Jelang HUT RI Ke-81, Kemenkeu Rilis Posisi Utang Pemerintah Juni 2026 Tembus Rp 10.293 Triliun
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis posisi utang pemerintah jelang HUT RI ke-81.
Berdasarkan data, posisi utang pemerintah per 30 Juni 2026 mencapai Rp 10.293,69 triliun. Angka ini setara dengan 41,26% dari PDB, dan masih di bawah batas sesuai regulasi yaitu 60% dari PDB.
Mengutip laporan DJPPR, Selasa (11/8/2026), surat utang pemerintah mendominasi total utang. Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 8.966,79 triliun atau 87,11% total utang. Sementara itu pinjaman yang dimiliki pemerintah mencapai Rp 1.326,9 triliun atau 12,89% dari total utang.
Per 31 Desember 2025 posisi utang tercatat yaitu Rp 9.638 triliun. Angka ini berubah menjadi Rp 9.920,42 triliun per 31 Maret 2026 atau 40,75% dari PDB. Angka tersebut ditambah dengan proyeksi penarikan utang baru karena pelebaran defisit APBN 2026.
Namun ekonom Bright Institute, Awalil Rizky memproyeksikan utang pemerintah Indonesia pada ini bisa menyentuh Rp 10.600 triliun. Proyeksi ini muncul karena adanya proyeksi terhadap faktor pelemahan kurs.
Baca Juga
“Pelemahan kurs per 31 Desember 2026 atas 31 Desember 2025 diperkirakan menambah posisi utang hampir Rp 100 triliun,” kata Awalil dalam keterangan resminya, Senin (13/7/2026).
Awalil melihat pemerintah telah memproyeksikan pelebaran defisit APBN 2026 menjadi Rp 734,32 triliun. Ini terdiri dari pembiayaan utang yang meningkat menjadi Rp 868,12 triliun dan pembiayaan non-utang yang sedikit menurun menjadi Rp 133,8 triliun.
Awalil menunjukkan pembiayaan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) justru menurun dari rencana semula. Pembiayaan utang melalui SBN awalnya sebesar Rp 799,53 triliun dan menjadi Rp 736,57 triliun.
“Akan tetapi diimbangi peningkatan drastis dari pinjaman luar negeri [neto] yang mencapai Rp 137,5 triliun dari rencana Rp 39,21 triliun,” ujar dia.