Berbahayakah Utang Pemerintah Rp 8.041 Triliun? Ini Kata Kemenkeu
JAKARTA, Investortrust.id - Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto mengaku tak khawatir dengan kondisi utang pemerintah yang mencapai Rp 8.041 triliun. Suminto menyebut jumlah utang tersebut masih dalam koridor aman.
“Tentu kita tidak sekadar melihat nominalnya,” kata Suminto saat menggelar Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Suminto mengatakan, kondisi utang pemerintah dalam kategori yang cukup baik dalam berbagai indikator dan rasio. Kondisi utang saat ini, kata dia, justru lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau kita lihat berbagai indikator portofolio utang kita, justru kinerja utang termasuk risiko, utang kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar dia.
Suminto mengatakan secara debt to GDP ratio, utang mengalami perbaikan yang signifikan. Hingga akhir November 2023, dia mencatat ratio utang terhadap PDB sebesar 38,11%.
“Itu turun dari posisi Desember 2022 sebesar 39,7%. Demikian juga dari puncak debt to GDP saat pandemi pada Desember 2021 sebesar 40,7%” kata dia.
Baca Juga
Ekonom UI Sebut Utang Indonesia Aman, Lebih Rendah Dibanding Negara Lain
Suminto mengatakan, dari indikator lain yaitu sisi currency risk, proporsi utang dalam valas juga terus menurun. Dia memaparkan sebelum pandemi 2019 outstanding utang dalam nilai tukar mata uang asing mencapai 37,9% dan pada 2018 mencapai 41%.
“Untuk saat ini per November 2023, utang pemerintah dalam bentuk foreign currency itu hanya 27,5%. Sehingga dari sisi currency risk lebih baik,” kata dia.
Dari sisi refinancing risk, Suminto mengatakan rata-rata tenor dari utang pemerintah juga panjang yaitu 8,1 tahun. Dari sisi market risk, mayoritas utang pemerintah yaitu sekitar 82% juga tergolong fix rate.
“Sehingga tidak terlalu sensitif terhadap gerakan suku bunga di market,” ucap dia.
Suminto mengatakan, dari sisi keseimbangan primer pemerintah masih mencatatkan hasil yang prima. “Kita bersyukur sekali APBN 2023 keseimbangan primer positif lebih dari Rp 90 triliun dan itu pertama kali sejak 2012. Ini juga mengindikasikan sustainability yang dapat dijaga,” ujar dia.