Buka Rakerkonas, Apindo Soroti Reformasi Hulu Sektor Riil Demi Cegah PHK dan Perkuat Daya Saing

JAKARTA, investortrust.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan, penguatan ketahanan ekonomi nasional harus dimulai dengan membenahi akar persoalan yang dihadapi sektor riil. Di tengah fragmentasi global yang semakin nyata, dunia usaha menghadapi lingkungan usaha yang penuh ketidakpastian, mulai dari dinamika geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan internasional, disrupsi rantai pasok, hingga volatilitas harga energi dan komoditas.

Dalam pidato pembukaan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo ke-35 di Makassar, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengungkapkan, dunia usaha nasional harus terus memperkuat kemampuan beradaptasi dan menjaga daya saing di tengah perubahan lanskap ekonomi global. Pada saat yang sama, dunia usaha masih menghadapi berbagai persoalan struktural di dalam negeri.

Di antaranya adalah tingginya biaya produksi, tantangan memperoleh bahan baku, mahalnya biaya logistik dan energi, birokrasi dan regulasi yang belum sepenuhnya efisien, produktivitas tenaga kerja, serta dinamika pasar yang terus berubah.

Karena itu, menurut Shinta, menjaga ketahanan ekonomi nasional membutuhkan respons yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menyelesaikan akar persoalan yang memengaruhi investasi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja.

Bagi Apindo, pemutusan hubungan kerja bukan persoalan yang dapat diselesaikan hanya dengan mendiskusikan dampaknya setelah PHK terjadi. Solusi yang lebih fundamental terletak pada pembenahan persoalan di hulu, yaitu memastikan investasi, industri, perdagangan, dan daya saing yang bisa benar-benar menciptakan sekaligus mempertahankan lapangan kerja.

Baca Juga

Menko Airlangga Sebut Ekonomi Indonesia Solid, Ajak Apindo Serap 150 Ribu Magang Gen Z

"Jika kita sungguh ingin mencegah PHK, kita tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. Kita harus berani memperbaiki permasalahan hulunya. Setiap hambatan berusaha yang tidak terselesaikan akan memutus multiplier efect yang seharusnya dapat menciptakan investasi, menggerakkan produksi, dan membuka lapangan kerja. Karena itulah PHK sesungguhnya hanyalah ujung dari persoalan yang telah lama bermula dari isu di hulunya," ujar Shinta dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/8/2026).

Apindo juga mengingatkan bahwa tantangan ketenagakerjaan Indonesia masih sangat besar. Saat ini sekitar 67% dari total pengangguran merupakan generasi muda yang didominasi oleh Generasi Z, sementara hampir 60% tenaga kerja masih bekerja di sektor informal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukan hanya sekadar menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menghadirkan pekerjaan yang produktif, berkualitas, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Apindo menginisiasi Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha, sebuah mekanisme internal untuk mengidentifikasi, memetakan secara rinci, mengawal, serta memastikan berbagai agenda perbaikan benar-benar dirasakan oleh dunia usaha. Pendekatan ini tidak berhenti pada pencatatan persoalan, tetapi memastikan setiap proses penyelesaiannya terus dikawal hingga tuntas.

Saat ini, Apindo mengawal lebih dari 14 isu prioritas dunia usaha, meliputi kepastian pasokan bahan baku industri, harga gas, logistik, kebijakan nutri-level, permasalahan tata ruang, kewajiban pelaporan keuangan, RKAB mineral dan batu bara, sertifikasi halal, pengelolaan sampah/Extended Producer Responsibility (EPR), ekspor komoditas, regulasi yang menghambat sektor pariwisata, hingga penyempurnaan RUU Ketenagakerjaan.

"Bagi kami, setiap hambatan yang berhasil diselesaikan adalah simpul yang terurai agar kapal kembali berlayar. Karena setiap langkah yang memudahkan dunia usaha akan membuka lebih banyak harapan dan lapangan kerja,” lanjut Shinta.