Apindo: Benahi Hulu Sektor Riil Demi Selamatkan Investasi dan Lapangan Kerja
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan bahwa ketahanan ekonomi nasional hanya dapat dibangun jika Indonesia berani membenahi akar persoalan sektor riil, bukan sekadar mengatasi dampaknya di hilir.
Di tengah terpecahnya dunia menjadi blok-blok ekonomi dan politik yang berbeda, dengan aturan, standar, dan kepentingan yang beragam atau fragmentasi dunia, perubahan kebijakan perdagangan, disrupsi rantai pasok, serta volatilitas energi dan komoditas, pembenahan sektor riil menjadi fondasi utama untuk memastikan ekonomi Indonesia tetap tangguh sekaligus mampu menciptakan sumber pertumbuhan baru.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam pelaksanaan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo XXXV 2026 di Makassar, yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, pekerja, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas tantangan ekonomi nasional.
Menurutnya, dunia usaha nasional harus terus memperkuat kemampuan beradaptasi dan menjaga daya saing di tengah perubahan lanskap ekonomi global. Pada saat yang sama, dunia usaha masih menghadapi berbagai persoalan struktural di dalam negeri, antara lain tingginya biaya produksi, tantangan memperoleh bahan baku, mahalnya biaya logistik dan energi, birokrasi dan regulasi yang belum sepenuhnya efisien, produktivitas tenaga kerja, serta dinamika pasar yang terus berubah.
Karena itu, Shinta menilai dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional dibutuhkan respons yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menyelesaikan akar persoalan yang memengaruhi investasi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja.
"Jika kita sungguh ingin mencegah PHK, kita tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. Kita harus berani memperbaiki permasalahan hulunya. Setiap hambatan berusaha yang tidak terselesaikan akan memutus multiplier effect yang seharusnya dapat menciptakan investasi, menggerakkan produksi, dan membuka lapangan kerja. Karena itulah PHK sesungguhnya hanyalah ujung dari persoalan yang telah lama bermula dari isu di hulunya," ujar Shinta dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/8/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah berbagai gejolak global. Stabilitas inflasi, meningkatnya optimisme sektor manufaktur, pertumbuhan kredit, investasi, hingga penguatan ekonomi digital menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan.
Baca Juga
Menko Airlangga Sebut Ekonomi Indonesia Solid, Ajak Apindo Serap 150 Ribu Magang Gen Z
Pemerintah juga terus memperkuat iklim investasi melalui deregulasi, pengembangan kawasan ekonomi khusus, transisi energi, dan kemitraan strategis dengan dunia usaha agar Indonesia semakin kompetitif di tingkat global.
Untuk itu, Apindo menginisiasi Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha, yang berfungsi mengidentifikasi, memetakan secara rinci, mengawal, serta memastikan penyelesaian berbagai hambatan usaha hingga tuntas.
Saat ini, Apindo mengawal lebih dari 14 isu prioritas dunia usaha, mulai dari kepastian pasokan bahan baku industri, harga gas, logistik, kebijakan nutri-level, tata ruang, kewajiban pelaporan keuangan, RKAB mineral dan batu bara, sertifikasi halal, pengelolaan sampah/Extended Producer Responsibility (EPR), ekspor komoditas, regulasi yang menghambat sektor pariwisata, hingga penyempurnaan RUU Ketenagakerjaan
“Bagi kami, setiap hambatan yang berhasil diselesaikan adalah simpul yang terurai agar kapal kembali berlayar. Karena setiap langkah yang memudahkan dunia usaha akan membuka lebih banyak harapan dan lapangan kerja,” lanjut Shinta.

