Sentimen Pasar Membaik, Pemerintah Harus Jaga Disiplin Fiskal demi Pertahankan Kepercayaan

JAKARTA, investortrust.id — Meredanya tekanan global seiring turunnya harga minyak dunia dan menguatnya harapan perdamaian di Timur Tengah mulai mendorong perbaikan nilai tukar rupiah dan pasar saham. Namun, pemerintah tetap dituntut menjaga disiplin fiskal guna mempertahankan kepercayaan pasar.

“Perkembangan ekonomi terkini menunjukkan kombinasi yang cukup baik antara membaiknya faktor eksternal dan terjaganya kondisi fiskal domestik. Untuk mempertahankan kepercayaan pasar, pemerintah harus menjaga disiplin fiskal,” kata Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang juga Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini dalam keterangan resmi, Senin (15/6/2026) malam.

Didik menjelaskan, harga minyak Brent yang sempat melonjak hingga US$120 per barel saat puncak ketegangan geopolitik, kini turun ke kisaran US$ 80 per barel. "AS juga berkepentingan untuk meredakan konflik karena kenaikan harga energi menekan masyarakatnya. Pasar minyak yang selama beberapa bulan terganggu kini mulai melihat peluang pemulihan," ujar dia.

Baca Juga

IHSG dan Rupiah Menguat, Danantara: Bukti Investor Percaya Fundamental Ekonomi RI

Penurunan harga minyak dipicu kesepakatan damai AS-Iran dan munculnya harapan pembukaan kembali Selat Hormuz. Bersamaan dengan itu, indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) rebound ke level 6.000 setelah terperosok di bawah level psikologis 5.500 (intraday). Adapun nilai tukar rupiah yang sempat terjerembab ke level Rp18.171 --level terlemah sepanjang sejarah-- berangsur menguat ke posisi Rp17.719 per dolar AS (Jisdor BI).

Didik Rachbini juga mencermati pandangan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perihal pentingnya menjaga disiplin fiskal dan kepercayaan pasar. "Nasihat Pak SBY penting untuk terus diperhatikan. Disiplin fiskal, kebijakan moneter yang kredibel, tata kelola pemerintahan yang baik, serta komunikasi yang meyakinkan merupakan faktor utama dalam memulihkan dan mempertahankan kepercayaan pasar," tegas dia.

Di dalam negeri, menurut Prof Didik, kritik terhadap pengelolaan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu dilihat secara proporsional berdasarkan data. "Kalau saya melihat laporan yang ada, kondisi fiskal saat ini masih cukup baik. Pendapatan dan pengeluaran negara masih berada dalam batas toleransi yang memadai, terutama dari sisi defisit," tutur dia.

Didik Rachbini mengungkapkan, defisit fiskal hingga Mei 2026 tercatat sekitar 0,7% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut menunjukkan ruang fiskal masih relatif terjaga dan jauh dari batas defisit yang selama ini menjadi perhatian pasar.

Dia menyoroti penyesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini diperkirakan mencapai Rp268 triliun dan berpotensi turun lebih lanjut seiring fokus pemerintah pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Kritik terhadap MBG sudah didengar pemerintah. Jika melihat realisasinya, hingga hampir satu semester, anggaran MBG baru terserap sekitar Rp86,6 triliun. Dengan fokus ke wilayah 3T, kebutuhan anggaran pada semester berikutnya kemungkinan tidak akan melonjak," ucap dia.

Tax Ratio Masih Rendah

Selain pengendalian belanja, kata Didik, terjaganya ruang fiskal turut ditopang penerimaan negara. Penerimaan fiskal hingga Mei 2026 mencapai Rp1.185 triliun, naik 19% dibandingkan periode yang sama tahun silam. Peningkatan terutama berasal dari penerimaan pajak yang tumbuh 22% secara tahunan (yoy), dengan kontributor terbesar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang naik sekitar 41%.

"Ada kontribusi positif dari implementasi Coretax (system layanan pajak terpadu elektronik) dalam meningkatkan kualitas administrasi dan pengumpulan pajak. Sistem ini masih perlu terus disempurnakan, tetapi dampaknya mulai terlihat," ujar dia.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP), menurut Prof Didik, juga menunjukkan pertumbuhan hampir 20%, terutama dari sektor teknologi, informasi, dan komunikasi. Dari sisi sektoral, penerimaan pajak perdagangan tumbuh 52%, pertambangan meningkat 38%, dan manufaktur naik sekitar 20% (yoy).

"Sektor perdagangan, pertambangan, dan manufaktur menjadi motor utama pertumbuhan penerimaan pajak selama hampir satu semester terakhir," kata dia.

Meski demikian, Didik Rachbini mengingatkan, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rasio pajak (tax ratio) yang relatif rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN. "Kita harus terus meningkatkan rasio pajak agar lebih setara dengan negara-negara lain di ASEAN,” tandas dia.

Dia menekankan, peningkatan penerimaan negara harus berjalan seiring dengan penguatan demokrasi dan tata kelola yang baik (good governance). “Hampir semua negara dengan sistem perpajakan yang baik juga memiliki kualitas demokrasi yang baik," tegas dia.

Baca Juga

BEI Libur Perdagangan 16 Juni 2026, IHSG Tinggalkan Reli 4,12% Sebelum Cuti Bursa

Didik mengakui, pada sisi belanja negara, pemerintahan Prabowo memberi peran lebih besar kepada negara dalam mendukung sektor-sektor strategis, khususnya ketahanan pangan dan energi. Belanja untuk sektor ketahanan pangan meningkat sekitar 76% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kenaikan terutama berasal dari dukungan kepada petani, penguatan cadangan pangan, subsidi pupuk, serta penugasan kepada Perum Bulog. Di sisi lain, belanja subsidi dan kompensasi meningkat signifikan seiring berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah,” papar dia.

Menurut Didik Rachbini, agenda yang masih perlu mendapat perhatian pemerintah antara lain pengelolaan dana transfer ke daerah, penyempurnaan Coretax, dan percepatan restitusi pajak. Jika pasar melihat konsistensi kebijakan, tata kelola fiskal yang baik, dan komunikasi pemerintah yang kredibel, kepercayaan akan pulih bertahap. Apalagi tekanan faktor eksternal mereda.

“Perbaikan sentimen global seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi fiskal dan menjaga stabilitas ekonomi agar penguatan rupiah dan pasar modal dapat berlanjut dalam jangka Panjang,” tegas dia.