Respons Laporan Moody’s, Akademisi Unand: Indonesia Harus Jaga Disiplin Fiskal
JAKARTA, investortrust.id - Ekonom Departemen Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan, laporan Moody’s masih menetapkan Indonesia dalam kategori Baa2 stable. Meski begitu, Indonesia diperkirakan masih rentan terhadap kondisi perekonomian global, sehingga harus menjaga disiplin fiskal agar tidak menggerus kepercayaan.
“Untuk Indonesia, pertumbuhan diproyeksikan tetap kuat secara domestik, berkat permintaan konsumsi. Tetapi, masih terekspos risiko besar dari kebijakan proteksionisme Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik,” kata Karimi dalam keterangan pada Sabtu (22/03/2025).
Baca Juga
Jelang Panen Raya, Bapanas Ajak Kadin Investasi Mesin Penggilingan Padi
Naikkan Tax Ratio
Karimi menjelaskan, jika AS mendorong pembatasan perdagangan secara lebih agresif, ekspor Indonesia bisa terkena dampaknya. Ini utamanya terhadap komoditas unggulan ekspor, di antaranya tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, dan produk manufaktur berbasis nikel.
Secara umum, dalam analisis Karimi, Moody’s masih memberi Indonesia ruang optimisme. Tapi dengan catatan, Indonesia harus menjaga disiplin fiskal, memperkuat struktur penerimaan pajak, dan tidak membiarkan bank sentral kehilangan independensinya.
“Jika semua instrumen kebijakan dikelola dengan kehati-hatian dan transparansi, Indonesia bisa mempertahankan peringkat kreditnya. Selain itu, menarik investasi dan menjaga momentum pertumbuhan jangka panjang,” kata dia.
Baca Juga
Pabrik Emas Freeport di Gresik Hasilkan Penerimaan Sekitar Rp 80 Triliun Setahun
Dalam konteks ini, rencana pemerintah untuk menaikkan tax ratio hingga 23% produk domestik bruto (PDB) akan sangat menentukan keberlanjutan fiskal ke depan. Jika gagal, pembiayaan utang bisa membengkak dan memperburuk beban fiskal jangka menengah.
Sementara itu, jika populisme fiskal diambil pemerintah tanpa perhitungan yang matang, stabilitas makroekonomi akan terganggu dan risiko penurunan peringkat kredit pun akan membesar.
“Kebijakan seperti subsidi energi, program makan siang gratis, dan proyek-proyek besar akan membebani APBN. Jika tidak diimbangi dengan penerimaan yang cukup, akan menggerus kepercayaan pasar terhadap komitmen fiskal pemerintah,” kata dia.