Starlink Banting Harga Perangkat, Sah-Sah Saja Selagi Tak Diatur Pemerintah
JAKARTA, investortrust.id – Pemangkasan harga beli perangkat yang dilakukan oleh Starlink usai berakhirnya masa promosi merupakan buntut dari ketidaksiapan pemerintah merespons hadirnya layanan internet dari perusahaan milik Elon Musk itu.
Seperti diketahui, harga perangkat Starlink untuk layanan internet residensial (rumah) dan jelajah (bepergian) turun menjadi Rp 5,9 juta dari Rp 7,8 juta. Adapun, selama masa promosi perangkat tersebut dibanderol dengan harga Rp 4,68 juta.
Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura menilai, Tindakan Starlink tidak ada salahnya. Sebab, tidak ada aturan yang mengatur secara khusus tarif layanan internet di Tanah Air.
Baca Juga
Pemerintah Jangan Sampai Lengah Awasi Bisnis Starlink di Indonesia
“Sah-sah saja sebenarnya, karena memang tidak ada aturan yang mengatur besaran tarif layanan internet minimal dan maksimal berapa. Setelah hadirnya Starlink baru ada ribut-ribut soal harga yang katanya predatory pricing ini,” katanya ketika dihubungi oleh Investortrust, dikutip Kamis (13/6/2024).
Sebagai catatan, predatory pricing merupakan sebuah praktik dengan tujuan untuk menyingkirkan kompetitor. Pelaku usaha menjual layanan di bawah harga keekonomian hingga akhirnya pesaingnya keluar dari pasar, dan tersisa perusahaan yang banting harga itu sendirian.
Tesar menilai, pemerintah seperti terburu-buru membukakan pintu untuk Starlink. Layanan internet berbasis orbit rendah atau low earth orbit (LEO) itu, seperti masuk ke Indonesia tanpa adanya kajian mendalam bagaimana dampaknya ke industri telekomunikasi nasional.
“Akhirnya seperti sekarang ini, ribut-ribut karena Starlink masuk (ke) Indonesia. Ada yang merasa terancam karena mereka (Starlink) tidak diatur khusus dari sisi wilayah operasional dan tarif layanannya,” tuturnya.
Baca Juga
Pertumbuhan Laba Optimistis Terjaga, Berikut Target Harga Saham AKR Corporindo (AKRA)
Walaupun banyak yang menganggap Starlink bukan lawan sepadan penyedia layanan internet atau internet service provider (ISP) dan operator seluler, menurut Tesar suatu saat situasi bisa saja berubah. Dengan sumber daya yang begitu besar Starlink bukan tidak mungkin menguasai industri telekomunikasi Indonesia.
“Karena tidak diatur khusus tadi bisa saja nanti Starlink hapuskan biaya perangkat. Biaya layanan sudah termasuk sewa perangkat. Sah itu? Sah-sah saja karena tidak diatur. Belum lagi nanti kalau (layanan) Direct to Cell masuk,” ujarnya.
Direct to Cell adalah layanan yang memungkinkan pengguna ponsel terkoneksi dengan jaringan seluler long-term evolution (LTE) langsung dari satelit-satelit LEO Starlink. Saat ini, teknologi tersebut diketahui masih dalam tahap uji coba dan akan diluncurkan pada September 2024.
Baca Juga
Starlink Tetap Banting Harga Perangkat Meski Masa Promosi Telah Berakhir
Tentunya, sebelum layanan tersebut hadir di Indonesia pemerintah sudah sepatutnya menyiapkan aturan khusus. Jangan sampai layanan tersebut masuk begitu saja dan menghabisi operator seluler tanpa ampun.
Tesar menambahkan keputusan pemerintah sebenarnya sudah tepat ketika menyatakan Starlink diarahkan untuk melayani wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, yang terjadi realisasinya malah jauh panggang dari api.
“Akhirnya malah seperti sekarang ini, beroperasi di mana saja. Ada lagi temuan-temuan mereka belum memenuhi syarat ini itu, makanya malah jadi polemik,”tegasnya.
