Pemerintah Buka-Bukaan Penyebab Sulitnya Integrasi Data UMKM
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah akhirnya buka-bukaan terkait penyebab sulitnya melakukan integrasi data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini diungkap langsung oleh Asisten Deputi Koperasi dan UMKM Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian, Herfan Brilianto Mursabdo.
Herfan mengakui, selama ini terdapat sejumlah kementerian/lembaga yang mengurus persoalan UMKM. Bahkan pemerintah mengamanatkan kepada sejumlah kementerian/lembaga untuk turut memberikan dukungan kepada sektor UMKM, di antaranya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian serta tentu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (Kemenkop UKM).
"Masing-masing kementerian/lembaga mempunyai klaster atau target UMKM yang masuk dalam binaan mereka," ungkap Herfan kepada Investortrust.id, di kantornya, Rabu (12/6/2024).
Banyaknya kementerian/lembaga yang ambil bagian dalam mengurusi sektor tersebut menyebabkan data UMKM relatif berserakan. Selain itu Herfan berdalih, sektor UMKM yang didominasi oleh usaha informal membuatnya menjadi sangat dinamis.
Baca Juga
Mandiri Digipreneur Hub Perkuat Digitalisasi dan Pengelolaan Keuangan UMKM
Ia mencontohkan sektor UMKM informal seringkali ditemui sejumlah pelaku usaha yang domisilinya tidak menentu atau kerap berpindah. Kemudian ia menyebutkan, sektor UMKM umumnya rentan terhadap dinamika makroekonomi yang berkembang, dengan rata-rata 8 – 9 bulan, ditemui jenis usaha yang berganti atau justru bangkrut.
"Faktor-faktor ini menyebabkan data UMKM sulit diintegrasi," sambung Herfan.
Upaya Pemerintah Integrasi Data UMKM
Namun Herfan berujar saat ini pemerintah tengah dalam upaya menyempurnakan integrasi data sektor UMKM di Indonesia. Ia menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui sensus yang dimotori oleh Kemenkop UKM dan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Sejauh ini sudah terdata sekitar 13 juta UMKM, tapi belum mencakup seluruh wilayah, belum mencakup seluruh sektor, program ini masih terus berjalan," ujar Herfan.
Baca Juga
Dorong Digitalisasi 24 Ribu UMKM, BSI (BRIS) Gandeng Qasir.id
Kemudian, ia mengungkap sepanjang tahun 2024 ini pemerintah melalui sensus yang dilakukan Kemenkop UKM dan BPS membidik untuk menjaring sebanyak 4 juta data baru sektor UMKM. Namun ia mengakui tahun 2024 ini yang relatif dinamis akibat sejumlah kegiatan politik, membuat pendataan berjalan belum optimal.
"Kita upayakan selesai sebelum pemerintahan ini berakhir (Oktober), tapi targetnya (4 juta data) hingga akhir Desember, tapi tentu tetap realistis," tutup Herfan.
Sebelumnya, Kemenkop UKM memastikan program sensus data UMKM bersama BPS tetap berjalan pada tahun ini. Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah memprakirakan sensus tersebut akan menjaring sebanyak 4 juta data tambahan pelaku UMKM sepanjang tahun 2024.
Baca Juga
Siti Azizah menyebutkan pada rentang tahun 2021 - 2022 sensus tersebut berhasil menghimpun sebanyak 9,1 juta data pelaku UMKM. Kemudian pada tahun 2023 terhimpun data tambahan pelaku UMKM hingga mencapai 4,3 juta.
"Total ada 13.4 juta data pelaku UMKM," sebut Siti Azizah di kantornya pada akhir Maret lalu.