Kementerian PPPA Beberkan Penyebab Sulitnya Perempuan Dapatkan Akses Permodalan dari Perbankan, Ternyata Karena Hal Ini
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan bahwa kesenjangan akses permodalan masih dialami oleh kelompok-kelompok wirausaha perempuan, meskipun indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.
Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Amurwani Dwi Lestariningsih dalam acara Peluncuran Program Akselerasi Inklusi Keuangan untuk Perempuan Marginal di Kalimantan Barat yang digelar secara hybrid, Selasa (15/4/2025).
"Seringkali kita melihat bahwa di dalam kartu keluarga, perempuan-perempaun kepala keluarga yang sebenarnya dia adalah wirausahawan atau seorang nelayan, atau seorang petani, seringkali di dalam kartu keluarga nya itu tidak disebutkan bahwa status dia adalah seorang nelayan atau seorang pengusaha atau seorang wirausahawan, atau seorang petani. Seringkali disebut di dalam kartu keluarga mereka adalah ibu rumah tangga, ini yang kemudian menyulitkan akses permodalan di dalam perbankan bagi para perempuan," ujar Amurwani.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024. Berdasarkan hasil SNLIK 2024 OJK, indeks literasi keuangan perempuan Indonesia mencapai 66,75%, lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 64,14%. Sementara itu, indeks inklusi keuangan perempuan Indonesia mencapai 76,08%, lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 73,97%.
Sehubungan dengan hal tersebut, Amuwarni pun menjelaskan bahwa alangkah bijaksananya jika memberikan akses permodalan yang sama kepada para perempuan dan laki-laki. Terlebih, kata Amuwarni, hanya sekitar 10% perempuan pengusaha yang berhasil mendapatkan akses kredit perbankan karena sebagian besar terkendala oleh jaminan aset dan literasi keuangan serta status mereka yang di dalam kartu keluarga (KK) sebagian besar tercantum sebagai ibu rumah tangga.
"Nah, peran perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga itu menjadi sangat rendah dan ini masih sangat mendominasi di dalam keluarga-keluarga yang ada di Indonesia," ungkap Amuwarni.
Lebih lanjut, Amuwarni menyebut, berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2003 melaporkan bahwa rasio pengeluaran perempuan masih berada di bawah laki-laki, yaitu 46,1% dibanding dengan 57,2%. Menurut Amuwarni, hal ini menunjukkan bahwa ada tantangan dalam akses dan kontrol perempuan dalam perekonomian keluarga.
"Ibu bapak sekalian yang kami hormati tantangan-tantangan di atas menunjukkan bahwa peningkatan pemberdayaan gender tidak dapat dilupakan dan dilepaskan dari kerentanan yang dialami oleh para perempuan. Oleh karena itu, intervensi dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa implementasi pengharusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dapat menyentuh semua sisi kehidupan, terutama bagi perempuan," jelas Amuwarni.