GIPI Imbau Pengusaha Bayar Pajak Hiburan dengan Tarif Lama

JAKARTA, invetsortrust.id - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mengumumkan secara resmi mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kenaikan pajak hiburan.Selama masa uji materi ini, DPP GIPI mengimbau kepada seluruh pengusaha hiburan terdampak kenaikan pajak 40-70% tetap membayar pajak hiburan dengan tarif lama.

Imbauan tersebut ditujukan kepada seluruh pengusaha diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan pengusaha mandi uap/spa.

 “Dengan mulai berjalannya proses hukum di Mahkamah Konstitusi, maka DPP GlPl menyampaikan sikap bahwa selama menunggu putusan uji materi di Mahkamah Konstitusi, maka pengusaha jasa hiburan (diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa) membayar pajak hiburan dengan tarif lama," tulis surat edaran DPP GIPI hari ini, Senin (12/2/2024), yang diterima investortrust.id.

Baca Juga

Ajukan Uji Materiil Tarif Pajak Hiburan Jadi 10%, GIPI Berharap Dikabulkan MK

Hal ini dilakukan agar dapat menjaga keberlangsungan usaha hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa terhadap kenaikan tarif yang akan berdampak pada penurunan konsumen. 

Tak hanya itu, DPP GIPI berharap pengujian materil ini bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mencabut Pasal 58 Ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dengan demikian, penetapan Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang termasuk dalam Jasa Kesenian dan Hiburan adalah sama, yaitu antara 0-10%

"Dengan dicabutnya Pasal 58 Ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka tidak ada lagi diskriminasi penetapan besaran pajak dalam usaha Jasa Kesenian dan Hiburan," tutup surat edaran tersebut.

Baca Juga

GIPI Ajukan Gugatan Uji Materiil UU HKPD Soal Pajak Hiburan ke MK

Pasal 58 ayat 2Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menyebutkan, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa  ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.