Intip Jurus Menteri Dody Atasi 'Gap' Anggaran PU 2027 Sebesar Rp 105,2 Triliun

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkapkan kebutuhan anggaran Kementerian PU pada 2027 mencapai Rp 219,81 triliun. Namun, alokasi anggaran yang tersedia baru sebesar Rp 114,59 triliun sehingga terdapat gap sekitar Rp 105,22 triliun.

Dody menilai, pihaknya dapat menambah anggaran apabila terdapat program prioritas nasional. Hal itu, kata dia, telah dilakukan dalam pelaksanaan anggaran Kementerian PU pada 2025 dan 2026.

Baca Juga

Serapan Anggaran Kementerian PU 2026 Tembus 52,14% per 31 Agustus

"Biasanya kalau ada program prioritas pemerintah di situ, biasanya kita ditambah sih. Selama ini sih nggak pernah ada masalah kalau ada kebutuhan apa ditambahin," kata Dody seusai rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Berdasarkan paparannya kepada Komisi V DPR, Kementerian PU awalnya mengusulkan kebutuhan anggaran 2027 sebesar Rp 219,81 triliun. Namun, sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas, kementerian tersebut mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 98,47 triliun.

Kementerian PU memperoleh tambahan hasil pembahasan sebesar Rp 16,12 triliun. Dengan demikian, total alokasi anggaran Kementerian PU pada 2027 menjadi Rp 114,59 triliun.

Untuk menutup kekurangan anggaran tersebut, Dody menyatakan, Kementerian PU juga akan memanfaatkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk proyek-proyek yang feasible. "Kalau memang bisa di-KPBU-kan, kita KPBU-kan. Tapi enggak semua hal bisa di-KPBU-kan," ujarnya.

Menurut Dody, pihak swasta tetap akan didorong untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Namun, tidak seluruh proyek di Kementerian PU dapat menarik investasi swasta karena badan usaha tetap harus memperhitungkan pengembalian modal.

"Dari awal kan sudah disampaikan, kita akan berusaha menarik sebesar-besarnya teman-teman dari pihak swasta. Tapi kan tidak semua hal di Pekerjaan Umum itu bisa menarik teman-teman dari swasta, karena mereka harus berhitung pengembalian modal dan sebagainya," tegas dia.

Di sisi lain, Dody memastikan pemangkasan anggaran 2027 tidak serta-merta membuat seluruh sektor Kementerian PU mengalami pengurangan program.

Ia menjelaskan, porsi anggaran terbesar diberikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Prasarana Strategis (PS) karena kebutuhan program yang telah ditetapkan. "Kalau PS kan lebih ke arah disitu kan ada Sekolah Rakyat," kata Dody.

Sementara untuk Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM), alokasi anggaran dinilai wajar karena digunakan antara lain untuk preservasi jalan dan jembatan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.

Berdasarkan perincian anggaran yang dipaparkan Dody, DJBM mendapatkan alokasi terbesar, yakni Rp 37,30 triliun. Anggaran itu digunakan untuk preservasi jalan dan jembatan, pembangunan sejumlah titik baru jalan tol, flyover, underpass, serta jembatan gantung.

Kemudian, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) mendapatkan Rp 32,57 triliun untuk penyelesaian Sekolah Rakyat 2026-2027, sekolah keagamaan, sejumlah perguruan tinggi, pasar, fasilitas sosial, serta beberapa masjid dan gereja.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) mendapatkan Rp 30,66 triliun untuk melanjutkan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, pengendalian banjir dan pengamanan pantai, serta pemenuhan kebutuhan air baku.

Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) memperoleh Rp 12,15 triliun untuk penyediaan air minum, pengolahan air limbah, persampahan, bangunan gedung, serta kawasan strategis. Adapun dukungan manajemen dan teknis mendapatkan Rp 1,91 triliun.

Dody menggarisbawahi, tambahan anggaran juga masih dimungkinkan apabila muncul kebutuhan mendesak di lapangan. Ia mencontohkan kondisi kekeringan di beberapa wilayah saat yang membutuhkan penanganan cepat.

"Kalau memang kita perlukan (anggaran) lagi, misalnya ada kabar kekeringan (di wilayah) dan butuh cepat, kita bisa memohon kepada Pak Presiden untuk tambah anggaran di Cipta Karya misalnya," katanya.

Baca Juga

Dody Hanggodo Gandeng BKN Disiplinkan ASN Kementerian PU, Soroti Absen hingga Judi Online

Menurut Dody, permintaan tambahan anggaran untuk kebutuhan masyarakat selama ini mendapatkan respons positif dari Presiden Prabowo Subianto. "Biasanya diizinkan sih, belum ada masalah kalau untuk (penambahan anggaran) itu. Apalagi kalau untuk masyarakat, ya. Presiden biasanya sangat-sangat cepat responnya dan positif," kata dia.

Selain itu, Kementerian PU meningkatkan alokasi untuk program berbasis masyarakat. Pada 2026, anggaran untuk infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) dan jembatan gantung mencapai Rp 5,48 triliun untuk sekitar 15.338 lokasi. Pada 2027, anggarannya meningkat menjadi Rp 7,06 triliun untuk sekitar 17.412 lokasi.

Anggaran tersebut mencakup sekitar 13.256 lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), 128 jembatan gantung, dan 3.988 lokasi program berbasis masyarakat di bidang permukiman.