Menteri PPN/Kepala Bappenas Paparkan Rincian Anggaran 8 RKP 2027 Sebesar Rp 1.549,95 Triliun

JAKARTA, investortrust.id -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy memaparkan kebutuhan anggaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Terdapat delapan program prioritas yang termuat dalam RKP 2027 tersebut dengan total sebesar Rp 1.549,98 triliun.

Delapan program tersebut di antaranya, prioritas nasional 1 untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) dengan anggaran Rp 1,43 triliun. Prioritas nasional 2 untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi hijau sebesar Rp 337,18 triliun.

Prioritas nasional 3 untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembakan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui koperasi sebesar Rp 107,89 triliun.

Prioritas nasional 4 untuk melanjutkan pembangunan SDM, saintek, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas sebesar Rp 644,72 triliun.

Prioritas nasional 5 untuk melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri sebesar Rp 40,13 triliun.

Prioritas nasional 6 untuk membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan sebesar Rp 310,4 triliun.

Prioritas nasional 7 untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan sebesar Rp 47,02 triliun.

Prioritas nasional 8 untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sebesar Rp 41,19 triliun.

Sementara itu, Rachmat mengatakan, dari total pagu indikatif belanja kementerian atau lembaga (K/L) pada 2027 yang sebesar Rp 1.380,9 triliun, terdapat belanja untuk Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027 sebesar Rp 635,9 triliun, plus Rp 1,2 triliun untuk belanja pendukung pondasi klaster PKPN.

“Sejalan dengan pembiayaan program prioritas nasional untuk mendukung program-program yang disampaikan termasuk PKPN yang dianggarkan Rp 635,91 triliun,” ujar Rachmat, saat rapat kerja dengan DPD dengan Komite IV, di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Baca Juga

Bappenas Perkuat Pembangunan Nasional Berbasis Satu Data Indonesia

“Sejalan dengan pembiayaan program prioritas nasional untuk mendukung program-program yang disampaikan termasuk PKPN yang dianggarkan Rp 635,91 triliun,” ujar Rachmat, saat rapat kerja dengan DPD dengan Komite IV, di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Anggaran tersebut untuk delapan fokus pemerintah yaitu kedaulatan pangan sebesar Rp 35,2 miliar, kemandirian energi dan air sebesar Rp 35,36 triliun, pendidikan sebesar Rp 347,6 triliun, kesehatan sebesar Rp 36,85 triliun, hilirisasi dan industrialisasi sebesar Rp 1,38 triliun. Selain itu, anggaran total itu untuk infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana sebesar Rp 25,12 triliun, ekonomi kerakyatan dan desa sebesar Rp 0,17 triliun, dan penurunan kemiskinan sebesar Rp 154,2 triliun.

“Dalam kondisi ruang fiskal yang tetap dijaga secara hati-hati, pemerintah memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan dampak optimal bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan bagi daya saing nasional,” ujar dia.

Rachmat menyebut belanja operasional, proyek multiyears, dukungan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta berbagai program strategis lainnya bisa menjadi bagian arah pembangunan kita dan bagian dari pembiayaan pembangunan nasional.

“Fokus belanja diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia, pengurangan jumlah orang miskin, dan penguatan ketahanan pangan dan energi, serta penguatan infrastruktur dan penguatan ekonomi rakyat dan desa,” ucap dia.

Rachmat menyebut arah pembiayaan pembangunan 2027 difokuskan pada tiga pilar, peningkatan produktivitas, penguatan investasi, dan pengembangan industri. Sementara itu, dari sisi industri pembiayaan diarahkan untuk percepat hilirisasi dan industrialisasi nasional khususnya pada sektor strategis guna meningkatkan nilai tambah.