Bappenas Pastikan Program Presiden Terpilih Masuk ke RKP Tahun 2025
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan saat ini pihaknya tengah berupaya untuk mengintegrasikan program presiden-wakil presiden terpilih masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Hal tersebut diungkap saat pembukaan rangkaian Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024, di JCC Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Suharso mengatakan saat ini rancangan awal RKP Tahun 2025 telah memuat sejumlah agenda prioritas yang mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
"Termasuk integrasi beberapa agenda yang terkait dengan program presiden terpilih," kata Suharso.
Dalam sambutannya di hadapan lebih dari 1.000 perwakilan pemerintah daerah (pemda), ia mengungkap penyusunan RKP diharuskan mengusung prinsip dasar, yakni sinkronisasi program pusat dan daerah. Selain itu, ia juga menyebutkan RKP Tahun 2025 diprioritaskan terhadap akurasi sasaran dan strategi alokasi anggaran.
Baca Juga
Disaksikan Jokowi, Kepala Bappenas Komitmen Dukung Pembangunan IKN
"Diperlukan adanya keselarasan antara pusat dan daerah, terutama pada Indikator Makro Pembangunan serta rencana program dan kegiatan," terang Suharso.
Sementara itu, dengan mengangkat tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", Musrenbangnas Tahun 2024 digelar sebagai puncak konsolidasi usulan pembangunan melalui rangkaian kegiatan pada 28 April-8 Mei 2024.
Musrenbangnas Tahun 2024 dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sekaligus memberikan arahan kepada ribuan perwakilan pemda. Dalam arahannya, Presiden Jokowi menekankan prioritas sinkronisasi program kerja pemerintah pusat dan daerah.
Baca Juga
Pembangunan Istana Negara di IKN Masuki Fase Pengerjaan Interior
"Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, dan juga RKP, tetapi yang perlu ditingkatkan adalah sinkronisasi, sebab itu sinkronisasi menjadi kunci. Dari level kementerian sampai daerah, semuanya harus sejalan," papar Presiden Jokowi.