Anggaran PU Dipangkas Rp 12,71 Triliun, Menteri Dody Akan Menghadap Prabowo

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan akan memohon kepada Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran kementeriannya yang mencapai Rp 12,71 triliun menjadi sebesar Rp 106,18 triliun dari semula Rp 118,89 triliun. Kebijakan efisiensi tersebut mengikuti surat dari Menteri Keuangan No: S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026.

“Nanti kita akan matur ke Pak Presiden juga. 'Ini kira-kira manfaatnya banyak sekali kepada masyarakat, utamanya dalam kondisi seperti sekarang ini ekonomi lagi turun.' Kita akan memohonkan kepada Pak Presiden,” kata Dody saat ditemui seusai rapat kerja bersama Komisi V DPR di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Dody menyebut, pemangkasan anggaran terutama menyasar infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) yang sebelumnya dibintangi karena readinesscriteria belum terpenuhi.

“Memang sudah ada surat dari Menteri Keuangan untuk efisiensi anggaran. Cuman yang dipotong itu langsung yang infrastruktur berbasis masyarakat. Karena waktu itu readinesscriteria-nya belum terpenuhi sehingga kemudian dibintang,” ujar dia.

Ia menegaskan, proyek IBM dinilai langsung menyentuh kelompok masyarakat bawah. Ihwal itu, Kementerian PU akan mencari berbagai skema agar program tetap berjalan, termasuk kontrak tahun jamak atau multi-years contract (MYC) untuk pekerjaan-pekerjaan proyek ringan/kecil.

“Namun, pekerjaan-pekerjaan yang berat kita percepat. Misalnya Bendungan Cijurey telah berhasil menahan banjir di Karawang, Bekasi, Tangerang, itu kita percepat. Bendungan Bener untuk 15.000 hektare mendukung swasembada pangan juga kita percepat,” tegas Menteri Dody.

Baca Juga

Kementerian PU Bangun Stadion Sudiang Makassar, Target Rampung 2027

Dody menambahkan, kementeriannya masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Menkeu) terkait pos anggaran yang dapat disesuaikan. Pembahasan tersebut masih berlangsung hingga 15 April 2026.

“Yang infrastruktur berbasis masyarakat, insyaallah, sambil kita diskusi dengan Kementerian Keuangan apakah boleh misalnya jangan itu yang diambil, bisa diambil lainnya. Itu masih di tektokan sampai dengan 15 April,” tutur dia.

Meski anggaran PU terpangkas 10,39% dari pagu awal Rp 118,89 triliun, kata Dody, prioritas program tidak berubah, tetap mengacu pada arahan Presiden Prabowo, yakni swasembada pangan, air, energi, hingga konektivitas. Selain itu, penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara juga tetap menjadi prioritas.

Menurut Dody, efisiensi anggaran itu turut berdampak pada hampir seluruh direktorat jenderal di kementerian, termasuk bidang sumber daya air (SDA), bina marga, serta cipta karya.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan No: S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026, optimalisasi pagu Kementerian PU dikenakan sebesar Rp 12,71 triliun, sehingga rencana pagu DIPA 2026 menjadi sebesar Rp 106,18 triliun dari semula Rp 118,89 triliun.

“Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden dalam rangka mitigasi kondisi global dan menjaga defisit APBN tetap terkendali,” ujar Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan, pemerintah akan melakukan prioritisasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga guna meningkatkan efektivitas belanja negara.

Baca Juga

Kena Efisiensi, Anggaran Kementerian PU Dipangkas dari Rp 118 Triliun Jadi Rp 106,18 Triliun

“Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional, dan kegiatan seremonial. Ini menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatra,” kata Airlangga dalam keterangannya di Seoul, Republik Korea, secara daring pada Selasa (31/3/2026).

Dia menyebut, potensi prioritisasi dan refocusing anggaran berada pada kisaran Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun. “Potensi prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun,” ungkap Airlangga.