Industri Alas Kaki ke Pemerintah: Kami Tak Minta Uang, Tapi Permudah Regulasi

JAKARTA, investortrust.id – Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) meminta pemerintah memprioritaskan deregulasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional ketimbang memberikan insentif atau bantuan dana. Penyederhanaan regulasi dinilai menjadi kebutuhan paling mendesak agar industri dapat bersaing dengan negara tetangga, terutama Vietnam.

Ketua DPD Aprisindo Jawa Timur Rany Riniwati, mengatakan industri alas kaki sebenarnya tidak meminta pemerintah menggelontorkan berbagai insentif. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan adalah regulasi yang sederhana, kepastian berusaha, serta pengurangan berbagai beban administrasi yang selama ini meningkatkan biaya produksi.

"Kami sebenarnya tidak minta duit. Kami minta regulasi yang kalau di-benchmark dengan negara-negara ASEAN benar-benar kompetitif dan seminimal mungkin (regulasi yang mengatur), sehingga industri bisa berdaya saing," ujar Rany dalam sebuah diskusi ILF-IGT Manufacturing Forum 2026 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Menurutnya, berbagai regulasi yang diterapkan saat ini justru membuat biaya usaha semakin tinggi. Mulai dari kewajiban sertifikasi, proses perizinan yang panjang, hingga berbagai aturan ketenagakerjaan dinilai menjadi beban tambahan bagi industri padat karya seperti alas kaki.

Baca Juga

Aprisindo: Ekspor Alas Kaki RI Tembus US$ 7,2 miliar, Tumbuh 13,13%

Rany menegaskan, pelaku usaha juga tidak meminta potongan tarif listrik maupun berbagai bentuk subsidi. Pemerintah cukup memastikan pelayanan dasar berjalan baik dan memenuhi hak dunia usaha, termasuk percepatan pembayaran restitusi pajak.

"Kami tidak perlu diskon listrik. Yang penting jangan sampai listrik padam karena itu membuat mesin rusak dan menambah biaya. Sebelum bicara insentif, kembalikan dulu hak kami seperti restitusi PPN yang menjadi modal kerja perusahaan," bebernya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, industri alas kaki Indonesia sebenarnya tidak takut menghadapi persaingan global. Namun, pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif agar Indonesia mampu mengejar Vietnam yang saat ini nilai ekspor alas kakinya hampir tiga kali lebih besar dibanding Indonesia.

"Kami tidak pernah takut bersaing. Yang kami harapkan, jangan sampai energi kami habis menghadapi ketidakpastian regulasi," pungkas Rany.