Pemerintah Pastikan Tak Ada Moratorium Izin Ritel, Aprindo Dorong Harmonisasi Regulasi Daerah
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah menegaskan tidak ada kebijakan moratorium atau penghentian pemberian izin baru bagi usaha ritel di Indonesia. Penegasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam acara Puncak Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Rabu (11/11/2026).
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah tetap mendukung perkembangan industri ritel di seluruh Indonesia. Ia meminta para pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap isu moratorium yang belakangan menjadi perhatian industri.
"Saya tegaskan lagi, tidak ada moratorium izin baru untuk ritel di mana pun berada," tegas Zulhas di hadapan para pelaku usaha ritel.
Selain menegaskan kepastian perizinan, Zulhas juga meluruskan persepsi mengenai keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai sebagian kalangan berpotensi menjadi pesaing ritel modern.
Menurutnya, koperasi desa bukanlah supermarket, bukan ritel, dan bukan warung. Koperasi tersebut merupakan infrastruktur pemerintah yang salah satu fungsi utamanya adalah mendukung distribusi barang bersubsidi dan bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran.
Baca Juga
Ia mencontohkan penyaluran LPG 3 kilogram dan pupuk bersubsidi yang selama ini melewati rantai distribusi cukup panjang sehingga harga yang diterima masyarakat bisa lebih tinggi. Melalui koperasi desa, pemerintah ingin memperpendek rantai distribusi sekaligus memastikan subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak.
"Koperasi Desa Merah Putih itu bukan ritel, bukan supermarket, bukan warung. Itu koperasi desa yang menjadi infrastruktur pemerintah untuk barang-barang subsidi," jelasnya.
Selain menjalankan fungsi distribusi subsidi dan bantuan pemerintah, koperasi desa juga diarahkan menjadi offtaker atau penyerap hasil produksi masyarakat, khususnya petani.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Aprindo Solihin menyampaikan bahwa industri ritel Indonesia memiliki keinginan kuat untuk terus tumbuh, berinvestasi, memperluas jaringan usaha, serta menciptakan lapangan kerja. Karena itu, kepastian regulasi dan iklim usaha yang kondusif menjadi kebutuhan penting bagi keberlanjutan industri.
"Kami tidak meminta keistimewaan. Kami berharap kepastian, kesetaraan, dan iklim usaha yang sehat agar seluruh pelaku usaha dapat berkembang," ujar Solihin menyambut penegasan Zulhas.
Baca Juga
Aprindo: Masa Depan Ritel Indonesia Bukan Hanya Buka Gerai, Tapi Soal Hal Berikut Ini
Ia berharap harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, kemudahan perizinan, serta konsistensi kebijakan terus diperkuat. Aprindo juga mendorong agar asosiasi dan pelaku usaha dilibatkan dalam pembahasan kebijakan yang berdampak langsung terhadap industri ritel.
Karena itu, pertumbuhan industri ritel turut menggerakkan investasi, membuka lapangan kerja, memperluas distribusi produk, dan mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Terkait penguatan Koperasi Desa Merah Putih, Aprindo menyambut baik upaya pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi yang saling melengkapi. Menurut Solihin, koperasi, UMKM, dan ritel modern memiliki kekuatan serta peran masing-masing yang dapat dikembangkan melalui kemitraan.
"Kami ingin ritel menjadi mitra pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar pelaku perdagangan," ungkapnya.
Solihin menambahkan, industri ritel siap berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2029. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui peningkatan investasi, penyerapan produk dalam negeri, kemitraan UMKM, transformasi digital, dan penciptaan lapangan kerja.
Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga daya beli masyarakat karena konsumsi merupakan salah satu penggerak utama perdagangan, produksi, distribusi, dan investasi.
Puncak peringatan Hari Ritel Nasional 2026 menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang telah berlangsung sejak 2 November 2026. Mengusung tema "Ritel Indonesia Maju: Menguatkan Produk Bermutu, Menggerakkan Ekonomi Indonesia", rangkaian HRN tahun ini diisi dengan berbagai agenda yang melibatkan pemerintah, pelaku industri ritel, asosiasi, akademisi, mitra usaha, serta masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi sekaligus penguatan peran industri ritel dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Salah satu agenda utama adalah Festival UMKM yang berlangsung pada 6–7 November 2026. Kegiatan ini menghadirkan pelaku UMKM dan berbagai produk unggulan lokal, sekaligus membuka peluang promosi, perluasan akses pasar, serta business matching dengan jaringan ritel modern. Melalui kegiatan ini, Aprindo ingin mendorong semakin banyak produk lokal yang memiliki kualitas, standardisasi, dan kapasitas produksi untuk berkembang serta menembus pasar ritel yang lebih luas.
Peringatan Hari Ritel Nasional 2026 juga menjadi momentum perayaan hari jadi Aprindo. Melalui rangkaian kegiatan ini, Aprindo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem ritel Indonesia melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, UMKM, dan masyarakat. Tidak hanya mendorong pertumbuhan industri, Aprindo juga ingin memastikan ritel Indonesia semakin berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi nyata bagi perekonomian nasional.
