Walhi Dorong 10 Prinsip Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Petani
JAKARTA, investortrust.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendorong 10 prinsip kedaulatan pangan diterapkan di Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan petani.
Hal itu disampaikan Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi, Uli Arta Siagian kepada investortrust.id saat ditemui di Kantor Eksekutif Walhi, Jakarta, Selasa (23/1/2024).
“Tidak perlu jauh-jauh untuk mencari contoh di luar negeri, yang kami dorong sebenarnya di 10 prinsip kedaulatan pangan adalah ‘bagaimana aktornya itu adalah petani’ dan dia tidak skala besar, dia itu skala kecil yang orientasi utamanya adalah untuk memenuhi pangan kita dan bukan untuk ekspor,” kata Uli.
Dia menjelaskan, 10 prinsip kedaulatan pangan yang dimaksud adalah pelaku/aktor, alat produksi, penggunaan benih lokal, model produksi menggunakan agroekologi, skala produksi kecil dan menengah, target distribusi, dan level distribusi pangan.
Baca Juga
Cak Imin dan Mahfud MD Kompak Sebut Food Estate Proyek Gagal, Ini Komentar Mentan Amran
Selanjutnya, orientasi pasar diutamakan untuk kebutuhan domestik perdagangan internasional, serta inisiatif membangun alternatif bahan bakar non migas dari sisi energinya.
Uli juga menekankan, proteksi pertanian harus dilakukan dan diperketat agar tidak menghancurkan lahan-lahan pertanian.
“Yang paling penting sebenarnya, kenapa pemerintah itu tidak mencoba memproteksi pertanian-pertanian yang sekarang dikerjakan oleh petani? Bukannya memproteksi, malah mereka menghancurkan lahan-lahan pertanian yang produktif dengan memberikan izin konsesi dan lain sebagainya,” lugasnya.
Sebagai catatan, salah satu negara yang berhasil membangun food estate adalah Thailand. Thailand memiliki food estate yang disebut ‘Royal Project’, yang berlokasi di daerah pegunungan utara. Royal Project didirikan pada tahun 1969 oleh Raja Bhumibol Adulyadej, dengan tujuan untuk menggantikan tanaman opium dengan tanaman pangan dan hortikultura yang lebih bermanfaat.
Baca Juga
Cak Imin dan Mahfud Nilai Food Estate Gagal, Istana: Tentu Ada Evaluasi
Seperti dilansir dari royalproject.org, pada tahun 2024 anggaran yang diturunkan sebesar 8,4 miliar Baht atau setara Rp 3,69 triliun, sedangkan tahun 2023 sebesar 8,6 miliar Baht (Rp 3,78 triliun).
Lebih lanjut, kumulatif anggaran yang digelontorkan sejak awal pembangunan Royal Project sebesar 1,1 triliun Baht (Rp 483,56 triliun).
Royal Project melibatkan lebih dari 300 desa dan 40.000 petani, yang diberikan bantuan teknis, modal, dan pemasaran oleh pemerintah. Royal Project berhasil meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi kemiskinan, dan melestarikan lingkungan.