Kadin Bali Usul SOP MBG Berbasis Wilayah dengan Pengawasan Digital
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali, Made Ariandi mengusulkan standard operating procedure (SOP) pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) berbasis wilayah. Hal ini mengingat permasalahan yang dihadapi setiap dapur berbeda dan tidak dapat disamaratakan.
"Kadin Bali meyakini bahwa SOP operasional tidak bisa kaku. SOP untuk wilayah perkotaan di Jawa, misalnya, akan berbeda dengan SOP di daerah kepulauan atau pedesaan di luar Jawa," kata Made Ariandi dalam keterangannya, Kamis (25/9/2025).
Baca Juga
Legislator Minta Mendikdasmen Koordinasi dengan BGN Soal Kasus Dugaan Keracunan MBG
Made Ariandi menjelaskan, fleksibilitas SOP ini memungkinkan optimasi penggunaan bahan pangan lokal, memangkas biaya logistik, dan memastikan kesegaran bahan baku.
Dikatakan, program MBG merupakan sebuah inisiatif strategis yang secara mendasar mencerminkan kehadiran pemerintah dalam menjamin kepastian pendidikan, gizi, dan masa depan bangsa. Program ini adalah langkah konkret untuk membangun fondasi generasi muda yang kuat, tangguh, dan berdaya saing menuju visi Indonesia Emas 2045.
Dari perspektif dunia usaha, program MBG membuka jalan bagi kolaborasi masif antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, diperlukan pendekatan yang tidak bisa disamaratakan untuk memastikan program ini berjalan efektif di seluruh pelosok Indonesia.
"Keragaman geografis, budaya, dan ketersediaan sumber daya di setiap daerah menuntut strategi yang adaptif," jelasnya.
Selain SOP berbasis wilayah, Made Ariandi mengatakan diperlukan strategi perbaikan berkelanjutan untuk mengatasi masalah yang pasti berbeda di setiap dapur. Untuk itu, Made Ariandi mengusulkan metode pengawasan MBG berbasis digital dengan aplikasi untuk pelaporan harian dan audit silang antardapur.
fleksibilitas SOP ini memungkinkan optimasi penggunaan bahan pangan lokal, memangkas biaya logistik, dan memastikan kesegaran bahan baku.
"Hal ini akan mempermudah tim pengawas pusat untuk memantau kualitas dan efisiensi di lapangan," katanya.
Ditekankan, mutu dan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG adalah harga mati. Untuk itu, analisis bahaya dan pengendalian titik kritis atau hazard analysis and critical control points (HACCP) harus diterapkan secara skalabel, dari operasional dapur hingga ke meja anak didik.
"Ini berarti setiap tahap, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian, memiliki titik kontrol kritis untuk mencegah kontaminasi dan menjamin higienitas. Dengan demikian, kualitas makanan yang disajikan akan terjamin seragam, di mana pun lokasinya," paparnya.
Perputaran Ekonomi Program MBG
Dalam kesempatan ini, Made Ariandi menyatakan, program MBG secara fundamental adalah program yang menggerakkan partisipasi sektor swasta secara langsung. Dengan asumsi perputaran modal dan bahan sebesar Rp 1,2 miliar per dapur dalam satu bulan, program MBG akan menjadi motor penggerak ekonomi yang masif di tingkat lokal.
Sebagian besar dari dana tersebut akan digunakan untuk pembelian bahan baku dari petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal. Hal ini menciptakan permintaan pasar yang stabil dan besar, serta memberikan kepastian pendapatan bagi para pelaku usaha di tingkat akar rumput.
"Ini adalah stimulus ekonomi nyata yang akan mengalir langsung ke kantong-kantong masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah," ungkapnya.
Made meyakini perputaran modal ini akan memicu munculnya ekosistem bisnis baru di sekitar area dapur MBG. Mulai dari penyedia jasa transportasi lokal, jasa pengemasan, hingga penyedia jasa tenaga kerja.
"Hal ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga membangun infrastruktur bisnis yang berkelanjutan," katanya.
Di sisi lain, kata Made, penghematan uang makan dan uang jajan sebesar Rp 20.000 per anak per hari merupakan nilai yang signifikan. Sebuah keluarga yang memiliki dua anak, dapat menghemat sekitar Rp 880.000 per bulan dengan adanya MBG. Dana ini dapat dialihkan untuk tabungan pendidikan, modal usaha kecil, atau peningkatan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan.
"Program ini memberikan jaring pengaman finansial yang memungkinkan keluarga berpenghasilan rendah untuk naik kelas," ungkapnya.
Lebih jauh dari itu, Made mengatakan, program MBG bukan hanya soal ekonomi, melainkan investasi strategis untuk daya saing generasi muda. Dengan jaminan gizi yang memadai sejak dini, anak-anak Indonesia dapat tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan. Menurutnya, penurunan angka stunting dan perbaikan gizi akan meningkatkan kemampuan kognitif dan konsentrasi belajar anak-anak.
"Ini adalah fondasi utama untuk menciptakan angkatan kerja yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global menjelang Indonesia Emas 2045," paparnya.
Baca Juga
Dengan demikian, Made menekankan, program makan bergizi gratis adalah sebuah inisiatif visioner yang memperlihatkan kehadiran negara dalam melindungi dan mempersiapkan generasi masa depan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta, program ini tidak hanya berhasil dalam menyediakan makanan, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, penggerak partisipasi masyarakat, dan penentu daya saing bangsa di masa depan.
"Kadin siap berkolaborasi untuk memastikan program ini berjalan efektif dan memberikan dampak maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.