'Hoax' Bisa Sebabkan Kerugian Ekonomi Global Rp 1.000 T, Kolaborasi Media dengan Pemerintah Jadi Hal Penting
JAKARTA, investortrust.id - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (President Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan, saat ini disinformasi dan misinformasi yang tergolong infoemasi palsu (hoax) menjadi salah satu ancaman global yang paling berbahaya. Bahkan, disinformasi dan misinformasi ini bisa ancam ekonomi global hingga menyebabkan kerugian Rp 1.000 triliun per tahun. Untuk itu, semua pihak perlu menjernihkan informasi palsu ini.
Hasan Nasbi menyebutkan, berdasarkan laporan risiko global 2025, misinformasi dan disinformasi menjadi ancaman dunia yang menempati peringkat empat. Sementara itu, posisi pertama adalah konflik bersenjata antar-negara, lalu diikuti isu ekonomi dan perubahan iklim.
Baca Juga
“Namun, risiko global hari ini yang keempat, naik itu tiba-tiba disinformasi dan misinformasi. Yang kelima apa? Polarisasi sosial. Ini saling berhubungan. Kalau digabungkan skornya disinformasi, misinformasi, polarisasi sosial, jadi peringkat tiga,” kata Hasan Nasbi dalam talkshow bertajuk "Menghadapi Medan Perang Baru Cognitive Warfare", di Jakarta, Senin (16/6/2025).
Misinformasi adalah informasi yang salah atau tidak akurat atau menyampaikan fakta secara keliru. Sementara disinformasi adalah informasi palsu yang sengaja disebarikan untuk menyesatkan.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa berdasarkan studi mengenai economic cost dan disinformasi yang dilakukan Universitas Baltimore, AS kerugian yang disebabkan disinformasi dan misinformasi ini bisa mencapai Rp 1.000 triliun per tahun.
“Disinformasi ini, perusahaan, negara, supply chain, perputaran ekonomi global mengalami kerugian sebesar Rp 1.000 triliun per tahun. Kalau ini dibiarkan, ini bisa meningkat terus, lama-lama kita hanya berputar di dunia hiper realitas, tidak produktif, malah merugi,” beber Hasan Nasbi.
Baca Juga
350 'Hoax' Terkait Pertamina Terungkap, Lowongan Kerja Palsu Paling Banyak
Menurut dia, persoalan misinformasi dan disinformasi tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi melanda negara-negara lain yang akses media sosialnya dibuka secara bebas. Pasalnya, platform media sosial memberikan beragam informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Jadi, ini bukan problem spesifik Indonesia, tetapi problem di seluruh dunia. Hanya, kalau kita tentu mikirin yang terjadi di Indonesia makanya kita harus fokus dengan DFK-DFK (disinformasi, fitnah, kebencian) yang terjadi di Indonesia, dan harus ada yang menjernihkan kebutekan itu,” ujar dia.