Legislator Minta Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Jelang Idulfitri Kembali Ditinjau
JAKARTA, Investortrust.id -- Anggota Komisi II DPR RI Mohamad Toha menyoroti jadwal pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah yang digelar menjelang Idulfitri. Ia meminta agar jadwal pelaksanaan PSU menjelang Idulfitri kembali ditinjau.
"Bulan puasa itu bulan yang baik, untuk meningkatkan ketakwaan, berperilaku lebih baik, termasuk untuk memilih calon pemimpin yang baik dan tepat, tapi bila waktunya mengganggu konsentrasi satu sama lain, maka sebaiknya ditunda," kata Toha, dalam keterangannya, Senin (3/3/2025).
Diketahui sebanyak 24 daerah akan menggelar PSU. Waktu pelaksanaannya beragam, paling cepat 26 Maret 2025 untuk PSU seluruh daerah di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, PSU di sejumlah TPS di Kabupaten Barito Kalsel, Kabupaten Siak Riau, dan rekapitasi uang di Kabupaten Puncak Jaya Papua Tengah.
Menurut Toha, waktu tersebut dinilai kurang tepat untuk PSU lantaran 26 Maret 2025 bertepatan dengan 25 Ramadhan 1446 H atau H-5 Idul Fitri. Di tanggal tersebut menurutnya masyarakat tengah disibukkan dengan berbagai kebutuhan perayaan Idulfitri, termasuk keperluan mudik, berkunjung ke pemakaman orang tua, keluarga, dan kegiatan lainnya.
"Menurut saya, sebaiknya PSU ditunda untuk menghormati umat Islam. Penyelenggara pemilu harus mengkaji ulang," imbaunya.
Dirinya menilai, bila PSU dipaksakan pada 26 Maret 2025 maka dikhwatirkan akan ada banyak persoalan. Ia mengimbau agar sebaiknya penyelenggara berpikir ulang.
Toha juga mengingatkan terkait ketersediaan anggaran. Menurutnya PSU untuk 14 daerah memerlukan dana Rp700 milliar, ditambah dua pilkada ulang di Kota Padangsidimpuan dan Kab Bangka Kepulauan Bangka Belitung yang diperkirakan total menjadi Rp 1 triliun.
"Dana tersebut cukup besar, perlu perencanaan dan pemeriksaan lebih cermat. Jangan terus-terusan KPU dan Bawaslu disorot sebagai lembaga yang melakukan pemborosan anggaran negara," ucapnya.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran negara yang dampaknya telah mengagetkan seluruh lembaga negara juga masyarakat. Semua pihak diharapkan mendukung upaya pemerintah untuk melakukan rekonstruksi APBN dan APBD untuk mensejahterakan rakyat melalui program Asta Cita Presiden Prabowo.
"Tentu ini butuh waktu, jangan sampai di masa transisi ini, KPU dan Bawaslu tidak memiliki sensitivitas, apalagi dana Pemilu 2024 yang mencapai Rp 73 triliun belum dilakukan audit secara menyeluruh," ujar Toha.
Sebelumnya sejumlah daerah yang dijadwalkan akan menyelenggarakan PSU pada 26 Maret 2025 antara lain Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Siak, Kabupaten Magetan. (C-14)