Menko Hadi Minta KPU Jaga Netralitas dan Integritas di Pilkada 2024
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjaga netralitas dan integritas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Permintaan yang sama juga disampaikan Hadi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Harus on the track pada tugas dan fungsi dan kewenangannya dan Selain itu harus juga bertindak netral dan berintegritas serta menjamin hak pilih setiap masyarakat," kata Menko Hadi dalam acara rapat koordinasi penyelenggaraan Pilkada 2024 di wilayah Sumatera yang disiarkan Youtube Kemenko Polhukam, Selasa (9/7/2024).
Baca Juga
Menko Hadi Minta Bawaslu, Kejagung, dan Polri Berkolaborasi Hadapi Pilkada 2024
Hadi menekankan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan memberikan dukungan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta menjamin ketersediaan anggaran.
Hadi juga meminta TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memetakan wilayah yang berpotensi konflik. Hal ini penting untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan.
Hadi menjelaskan, Pilkada 2024 digelar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, aparat keamanan baik TNI dan Polri akan fokus menjaga keamanan di wilayah masing-masing. Hal ini membuat sulit untuk meminta tambahan personel jika terjadi gangguan keamanan di suatu daerah.
"Oleh karena itu aparat intelijen supaya benar-benar memetakan di mana wilayah-wilayah yang kemungkinan terjadi kerawanan sehingga bisa kita antisipasi karena kita tidak mungkin meminta bantuan wilayah lain apabila wilayah tersebut juga mengalami permasalahan," katanya.
Kepada media, Menko Hadi meminta agar menghindari misinformasi dan miskomunikasi. Hadi meminta media memastikan pemberitaan terkait dengan Pilkada 2024 akurat, berimbang dan terhindar dari unsur hoax.
"Yang tidak kalah penting adalah peran serta masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya tahapan Pilkada tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya," katanya.
Sementara, kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kemenkominfo, Hadi meminta untuk menjaga ruang digital tetap kondusif. Hadi juga meminta BSSN memastikan keamanan siber selama berlangsungnya tahapan Pilkada 2024.
Baca Juga
Begini Strategi BSSN Amankan Pilkada Serentak 2024 dari Serangan Siber
Dalam kesempatan ini, Hadi mengatakan, Kemenko Polhukam telah membentuk tim desk koordinasi Pilkada 2024. Desk yang terdiri dari 19 kementerian dan lembaga ini dibentuk untuk memastikan kesuksesan penyelenggaraan Pilkada 2024.
"Dengan demikian diharapkan permasalahan yang kemungkinan dapat menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2024 dapat dikoordinasikan dapat diatasi dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya," katanya.