Menko Hadi Minta Petakan Wilayah Berpotensi Konflik Selama Tahapan Pilkada 2024
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta TNI, Polri, dan BIN untuk memetakan wilayah berpotensi konflik selama tahapan Pilkada 2024. Hal itu disampaikan Menko Hadi dalam rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada 2024 wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, Rabu (26/6/2024).
"Khusus TNI, Polri, dan BIN, hadir BIN tadi, dalam pemetaan wilayah harus memetakan wilayah yang berpotensi konflik. Untuk apa? Untuk antisipasi apabila terjadi gangguan keamanan," kata Hadi.
Baca Juga
Soal Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta, Sekjen Gerindra: Saya Belum Teken
Pemetaan wilayah berpotensi konflik ini diperlukan untuk memitigasi sebelum terjadinya gangguan terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
"TNI, Polri, BIN ini harus sakti, tahu sebelum kejadian, sehingga bisa dimitigasi dahulu," jelasnya.
Permintaan Hadi tersebut merupakan salah satu aspek yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024. Selain itu, Hadi menyebut aspek lainnya adalah adanya sinergi antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam menjaga suasana ruang digital tetap kondusif.
"Kalau ada berita-berita yang kurang tepat, langsung di-takedown. Kemungkinan apabila ada virus yang masuk ke website, BSSN sudah memberikan warning, hati-hati ada virus di website setiap kementerian atau yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak, sehingga tidak terjadi permasalahan," tuturnya.
Menko Hadi mengatakan aspek lainnya adalah sinergisitas tugas antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung)
Dalam kesempatan ini, Hadi mengingatkan jajaran TNI dan Polri untuk menyiapkan pengamanan untuk dua pilkada. Hadi menjelaskan, dua pilkada yang dimaksud, yakni pelaksanaan pemungutan suara dan sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Biasanya kalau pilkada ini dilaksanakan dua kali. Mudah-mudahan sekali saja. Dua kali artinya apa? Biasanya dilaksanakan di daerah, yang kedua di MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Hadi.
Hadi merujuk pelaksanaan pilkada di MK adalah saat lembaga tersebut menyelenggarakan sidang perkara hasil Pilkada 2024.
"Itulah TNI-Polri di sini hadir. Ini harus mewaspadai pengamanan pada saat pilkada sebenarnya, dan pengamanan pada waktu sidang MK. Di daerah kesiapan pasukan TNI-Polri benar-benar harus mengawal, sehingga di daerah pun aman," ujarnya.
Hadi berharap penyelenggaraan Pilkada 2024 berlangsung aman, damai, jujur, dan adil.
"Tentunya kita mengharapkan dalam setiap tahapan Pilkada 2024 akan berjalan dengan lancar dan aman tanpa adanya kendala apa pun dalam pelaksanaannya, di samping pasca-pilkada juga aman semuanya," harapnya.
.
Baca Juga
PKS Usung Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilkada DKI, Rektor Paramadina Bilang Begini
"Ini melalui forum bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu, yang besok saya juga akan memberikan pengarahan dalam penanganan setiap pelanggaran pada tahapan pilkada. Dari Bawaslu, Kejaksaan, Polri, ini memegang peran agar tidak terjadi permasalahan. Harus menjaga," jelasnya.
Sementara itu, Hadi mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada yang di dalamnya terdapat 19 kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan tugas dalam hal kesiapan penyelenggaraan, keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan pilkada.
"Dengan demikian diharapkan berbagai permasalahan yang kemungkinan dapat menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pilkada serentak dapat dikoordinasikan, dapat diatasi, dan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Desk koordinasi memiliki beberapa peran dan tugas dari kementerian lembaga yang perlu disinergikan dalam rangka mensukseskan Pilkada serentak," katanya menjelaskan.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan lima arahan; meliputi menjaga stabilitas di bidang Ppolhukam, meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pemda memfasilitasi penyelenggaraan pilkada, menjaga persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan pendidikan politik.