Harga Obat Mahal, Gobel: Menteri Tak Bisa Jabarkan Visi Jokowi
JAKARTA, investortrust.id – Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel mengatakan mahalnya obat dan alat kesehatan (alkes) Indonesia disebabkan masih adanya menteri yang tidak dapat menjabarkan visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang industri. Menurutnya, ada menteri yang kurang memiliki visi dan komitmen dalam membangun industri dalam negeri di bidang kesehatan.
“Masih ada pejabat dan menteri yang tidak bisa memahami dan tidak bisa menjabarkan visi industri dan komitmen Presiden dalam membangun industri dalam negeri. Sudah beberapa kali Presiden mengeluhkan soal impor ini,” kata Gobel dalam keterangannya, Rabu (3/7/2024).
Baca Juga
Diketahui, Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas mahalnya harga obat dan alkes Indonesia. Bahkan, harga obat di Indonesia tiga hingga lima kali lipat lebih mahal dibanding Malaysia.
Gobel menyatakan, pada sisi lain, industri farmasi Indonesia justru tak tumbuh dengan baik di tengah harga yang mahal tersebut. Bahkan, BUMN farmasi dan kesehatan Indonesia juga sedang sekarat. Obat dan alkes di Indonesia masih sangat didominasi oleh impor.
"Jangan cuma bisa berdagang, tetapi bagaimana membuat barang dengan membangun industri dalam negeri dan menciptakan nilai tambah,” kata Gobel.
Kecenderungan untuk mengutamakan impor daripada membangun industri dalam negeri, kata Gobel, juga terjadi beberapa waktu lalu. Pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 dengan Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Permendag Nomor 8/2024 ini memberikan relaksasi bagi impor elektronika, alas kaki, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, tas, dan katup.
Aturan baru tersebut menghilangkan syarat pertimbangan teknis untuk produk-produk yang sebetulnya sudah banyak diproduksi di dalam negeri. Padahal, dua bulan sebelumnya, sudah ada Permendag Nomor 7/2024 yang mensyaratkan ada pertimbangan teknis. Akibatnya, banjir impor terjadi dan mematikan industri dalam negeri. Dampak yang paling nyata adalah tutupnya pabrik tekstil dan pabrik garmen yang menimbulkan pengangguran puluhan ribu tenaga kerja.
Rachmat Gobel mengatakan, Indonesia seharusnya sudah bisa memiliki industri farmasi dan alkes yang besar. Hal ini mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar, tingkat kesejahteraan yang meningkat, dan memiliki sistem jaminan kesehatan yang baik.
"Jumlah penduduk yang besar dan tingkat kesejahteraan yang meningkat itu kan artinya pasar yang besar dan daya beli yang baik juga. Ini merupakan posisi tawar yang baik bagi Indonesia untuk mendapatkan harga yang kompetitif, tetapi nyatanya justru harga obat dan alkes di Indonesia jauh lebih mahal daripada di negara lain. Ini berarti ada yang salah pada penyelenggara negara. Tugas pejabat itu meringankan rakyat, bukan membebani rakyat,” katanya.
Kehadiran industri farmasi dan alkes di dalam negeri, kata Gobel, sangat penting untuk membangun ekosistem yang sehat. Kehadiran industri nasional yang sehat, katanya, menjadi indikator bahwa iklim ekonominya kompetitif dan iklim investasinya sehat.
“Jika industri nasional tidak tumbuh padahal permintaan dan harganya tinggi berarti ada sesuatu yang sakit,” katanya.
Selain itu, katanya, farmasi dan alkes itu harus menjadi bagian dari industri strategis karena mengandung unsur teknologi pertahanan. Dengan demikian, Indonesia harus menguasai teknologi alkes dan teknologi farmasi ini.
Gobel juga mengungkapkan keberadaan sistem jaminan kesehatan nasional juga menunjukkan ada standing buyer yang pasti dengan kuantitas yang tinggi. Sejak 2014, katanya, BPJS Kesehatan telah hadir di Indonesia. Badan ini menjamin biaya kesehatan sebagian besar penduduk Indonesia.
Kehadiran badan ini, katanya, didampingi oleh Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional yang mengeluarkan formularium nasional, yaitu daftar obat yang dijamin pembiayaannya oleh BPJS Kesehatan.
"Dari daftar itu akan ketahuan obat apa saja yang dibutuhkan, dan dari data pembiayaan oleh BPJS Kesehatan juga sudah bisa diketahui daftar obat apa saja yang dikonsumsi dan berapa nilainya untuk masing-masing jenis obat. Jadi pemerintah cukup memiliki data untuk menyusun roadmap kebijakan industri farmasi, bahkan by name by address dan di wilayah mana saja,” katanya.
Sejak hadirnya BPJS Kesehatan, katanya, juga membuat industri pelayanan kesehatan seperti klinik dan rumah sakit meningkat pesat. Hal ini membuat kebutuhan pada alkes juga meningkat.
“Belum lagi ditambah pelayanan kesehatan yang biayanya bukan dibayar oleh BPJS Kesehatan yang lazimnya oleh warga dengan penghasilan yang lebih baik,” katanya.
Gobel mengatakan visi dan komitmen penyelenggara negara terhadap industri dalam negeri sangat penting. Dengan visi dan komitmen tersebut, katanya, nilai dan pasar yang besar tersebut semestinya menjadi dasar bagi pentingnya kehadiran industri dalam negeri.
Apalagi, kata Gobel kesehatan sudah menjadi kebutuhan dasar. Selain itu, kehadiran industri dalam negeri merupakan sesuatu yang vital bagi kekokohan ekonomi nasional agar devisa tak terus dihambur-hamburkan buat negara lain. Kasus Covid-19 dan berbagai penyakit epidemi yang lain juga sudah menjadi bukti masalah kesehatan bisa menjadi isu politik dan ketahanan nasional.
"Dalam dunia yang makin canggih ini, perang dan persaingan antarnegara sudah bersifat asimetris, bukan sekadar dar-der-dor peluru, tetapi juga di segala lapangan termasuk soal kesehatan. Suata negara bisa dilemahkan melalui kesehatan masyarakatnya,” katanya.
Untuk itu, kata Gobel, DPR telah memberikan kerangka yang baik agar pemerintah bisa leluasa menyusun kebijakan. DPR bersama pemerintah telah melahirkan beberapa UU omnibus law, yaitu UU Ciptaker dan UU Kesehatan.
"Ternyata pemerintah, dalam hal ini kementerian tak memanfaatkan semua kemudahan regulasi yang dibuat DPR tersebut. Kesannya hanya untuk tujuan tertentu saja yang justru tak memperkuat industri nasional,” katanya. Kehadiran omnibuslaw ini, katanya, merupakan bagian dari visi presiden untuk membangun industri dalam negeri. “Tapi nyatanya visi tersebut tidak bisa dijabarkan oleh menterinya,” katanya.
Baca Juga
Ratas dengan Jokowi Soal Obat dan Alkes Mahal, Menperin Agus Usulkan 3 Kebijakan Ini
Akibat mahalnya alkes dan obat ini, katanya, negara dan rakyat yang dirugikan. Pertama, biaya yang dikeluarkan menjadi lebih mahal. Kedua, bagi masyarakat miskin yang belum terjangkau BPJS Kesehatan menjadi makin miskin. Ketiga, biaya yang dikeluarkan negara untuk pembiayaan jaminan kesehatan nasional menjadi lebih boros. Keempat, devisa negara menjadi terkuras. Kelima, bagi orang yang mampu lebih memilih berobat di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, yang hal ini merugikan ekonomi nasional.
Gobel mengatakan, ada beberapa sebab mengapa alkes dan obat di Indonesia jauh lebih mahal daripada di negara lain. Pertama, masalah korupsi di segala lini. Kedua, tak menutup kemungkinan terjadinya kartel di bisnis farmasi dan kesehatan. Ketiga, masalah pajak dan pungutan lainnya.
"Keempat, tidak adanya koordinasi yang baik antar-instansi, dalam hal ini Kemenkes, Kemendag, Kemenperin, Kemenko Marves, dan Kemenkeu," tegasnya.