INA Digital Diluncurkan, Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah Dikebut
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan akan mengebut keterpaduan layanan digital pemerintah usai diluncurkannya Government Technology (GovTech) Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tesmi telah meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia dengan nama INA Digital.
Baca Juga
Jokowi Resmi Luncurkan Ina Digital, Layanan Prioritas akan Dipadukan
“Beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik yang bakal diluncurkan pada September 2024,” kata Azwar Anas dalam keterangan resmi, Senin (27/5/2024).
Dia memaparkan, layanan prioritas yang dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara.
“Sesuai arahan Presiden tidak boleh lagi prosesnya berbelit, meskipun sudah memakai teknologi. Di sinilah pentingnya interoperabilitas layanan, yang di dalamnya menyaratkan adanya pertukaran data. INA Digital bertugas mengintegrasikan layanan tersebut,” ujar dia.
Lebih lanjut, Azwar Anas menyampaikan, sesuai arahan Presiden Jokowi, Indonesia bersiap mewujudkan sejarah baru, di mana layanan digital akan terpadu.
Baca Juga
Luncurkan INA Digital, Jokowi: Birokrasi Harusnya Melayani, Bukan Mempersulit
“Layanan digital tidak lagi berbasis instansi atau government centric, tapi berbasis kebutuhan rakyat atau citizen centric, seperti langsung masalah pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, layanan jika warga sakit, pergantian alamat, akses bantuan sosial, dan masih banyak lagi,” sebut Anas.
Di tahap awal, INA Digital berkolaborasi dengan sembilan kementerian/kembaga untuk mendukung pengembangan, integrasi, serta interoperabilitas aplikasi SPBE Prioritas, di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, sosial, administrasi kependudukan terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital, transaksi keuangan negara, aparatur negara, Portal Layanan Publik, Satu Data Indonesia, dan kepolisian.
Sembilan sektor prioritas tersebut dipilih langsung oleh Presiden Jokowi untuk diakselerasi keterpaduannya berdasarkan kesiapan rencana, infrastruktur, dan eksistensi penggunaannya. Keterpaduan layanan digital yang efektif dapat menjadi terobosan penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang sederhana, mudah, cepat, dan transparan.