Men PANRB: Indonesia akan Masuki Fase Keterpaduan Sistem Birokrasi
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia Senin (27/5/2024) pagi di Istana Negara, Jakarta.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas menyampaikan, digitalisasi sistem birokrasi atau SPBE melalui GovTech, akan menciptakan keterpaduan, yang akan meninggalkan cara-cara satu inovasi satu aplikasi, yang mengakibatkan ribuan aplikasi di berbagai instansi pemerintahan. Banyaknya aplikasi ini pada akhirnya menjadi sulit diinteroperabilitaskan untuk menjadi lebih sederhana dan berguna dalam melayani masyarakat.
Azwar Anas mengatakan, proyek ini merupakan tonggak sejarah percepatan penerapan pelayanan publik terpadu berbasis digital. GovTech akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai platform atau aplikasi.
“GovTech Indonesia bertugas melakukan standardisasi data dan integrasi sistem antaraplikasi SPBE Prioritas K/L ke dalam satu layanan terpadu berbasis digital,” tutur dia.
Azwar Anas mengungkapkan, tim lintas K/L telah mewujudkan sejarah baru. Untuk pertama kalinya, Indonesia akan punya layanan digital terpadu. “Salah satunya melalui interoperabilitas berbagai aplikasi layanan yang selama ini terpisah-pisah,” kata dia.
''Maka sesungguhnya besok negara ini akan memasuki fase baru, yang mana kita akan menyampaikan indeks SPBE, indeks terkait dengan sistem pemerintah berbasis elektronik,'' kata Azwar Anas di Kantor Kementerian PANRB, Senayan, Jakarta, Minggu (26/5/2024).
Dia juga memaparkan tiga negara seperti India, Estonia dan China telah menerapkan SPBE sehingga mampu memperoleh Government Development Index yang baik. Menurut Azwar, Indonesia bisa mencontoh penerapan digitalisasi sistem birokrasi di ketiga negara tersebut.
''Negara yang terbaik adalah negara yang Government Development Index-nya itu bagus. Misalnya India itu punya program RPJP (Program jangka panjangnya) 47 tahun, dicapainya cukup 7 tahun,'' terang Azwar Anas. India saat ini menggunakan berbagai platform digital dalam sistem birokrasinya, yakni Aadhaar (digital ID), UPI (digital payment), dan DEPA (data exchange) yang ketiganya bisa dipadukan dalam satu sistem birokrasi.
''Begitu juga di Estonia itu bisa meningkatkan 10 kali lipat PDB (Produk Domestik Bruto) per kapitanya,” tutur Azwar. Melansir data Bank Dunia, pertumbuhan PDB per kapita Estonia dalam kurun waktu 20 tahun mencapai 10 kali lipat dengan menggunakan platform X-Road.
“Berikutnya China yang bisa mengurangi kemiskinan sampai (menjadi) 0,6% karena digital ID, digital payment dan juga data exchange yang bekerja dengan baik,'' sambung dia. Mengutip data dari China Foundation for Poverty Alleviation (CEPA), penurunan angka kemiskinan eksponensial dari 5,7% ke 0,6% dalam kurun waktu 5 tahun dicapai dengan menggunakan berbagai platform dalam program inklusi keuangan digital.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana PANRB Nanik Murwati menyampaikan, Presiden Joko Widodo dijadwalkan membuka acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024) besok pukul 09.30 WIB.
“Akan diumumkan berapa indeks SPBE (sistem pemerintah berbasis elektronik) di tiap kementerian dan lembaga. Penilaiannya melibatkan tim independen, dan juga penilaian mandiri terkait dengan indeks SPBE,'' ucap Azwar Anas.
Acara SPBE Summit dan peluncuran GovTech Indonesia dihelat Kementerian PANRB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE, berkolaborasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kominfo.
Kementerian PANRB juga berkolaborasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Perum Peruri, dan berbagai kementerian/lembaga lain (K/L), termasuk BUMN.
Azwar Anas pun menyampaikan, SPBE Summit merupakan agenda Kementerian PANRB yang bertujuan mendorong perkembangan layanan digital di setiap instansi pemerintah.
“Kegiatan ini menjadi langkah strategis mengakselerasi transformasi digital, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Azwar Anas dalam keterbukaan informasi pada Jumat (24/5/2025) .
Dia menjelaskan, SPBE Summit 2024 akan dihadiri para menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan instansi pusat, dan kepala daerah.
Berikut rangkaian acara pada SPBE Summit 2024:
- Peluncuran brand penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia serta memperkenalkan rencana integrasi portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan.
- Penandatanganan komitmen pimpinan instansi K/L yang bertanggung jawab atas sembilan layanan SPBE prioritas.
- Sesi penghargaan anugerah Digital Government Award kepada instansi pusat dan pemerintah daerah dengan pencapaian SPBE terbaik pada enam kategori penerapan SPBE, yaitu kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan peningkatan penerapan SPBE.