Kadin Sebut Regulasi Jadi Kunci Keberhasilan Program 3 Juta Rumah Prabowo
JAKARTA, investortrust.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menanggapi program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kadin Indonesia, Insannul Kamil menyatakan, regulasi menjadi faktor kunci untuk mengakselerasi percepatan pembangunan tersebut.
“Tetap regulasi, karena regulasi jadi faktor kunci. Nah, regulasi ini butuh perubahan lah, dari cara biasa ke cara yang tak biasa. Ini yang agak jadi problem di level middle to low birokrasi,” kata Insannul di Kadin Lounge, Menara Kadin, Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Baca Juga
Dia pun menyampaikan wacana pemisahan divisi perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau pembentukan badan baru dapat mengakselerasi program 3 juta rumah tersebut. Namun, menurut Insannul, harus ada perubahan tata kelola dari pemerintah.
“Wacana itu untuk akselerasi program 3 juta rumah. Cara yang sekarang sepertinya harus di-improve karena targetnya lebih besar. Kemarin kan kita bicara (pembangunan) 1 juta rumah per tahun, sekarang kita bicara 3 juta rumah. Tata kelola harus berubah,” terang dia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kebutuhan perumahan atau backlog masih stagnan, yakni 12,7 juta unit pada tahun 2023. Menurut informasi yang diterima investortrust.id, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) meminta agar pemerintah menambah alokasi subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk kredit kepemilikan rumah (KPR) atau KPR subsidi.
Baca Juga
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu menyatakan, subsidi FLPP tahun 2024 hanya sebesar Rp 13,27 triliun untuk 166.000 unit rumah. Jumlah tersebut bahkan lebih rendah dari realisasi FLPP tahun 2023 sebesar Rp 26,3 triliun untuk memasok sebanyak 220.000 unit rumah.
Fenomena turunnya jumlah subsidi FLPP tahun ini karena penyusunan anggaran subsidi dilakukan 5 tahunan untuk 900.000 unit rumah. Sedangkan, sisa yang belum tersalurkan hanya sebanyak 166.000 unit tahun 2024.
Untuk itu, Nixon meminta pemerintah dapat menambah subsidi FLPP. Tak hanya itu, BTN juga mengusulkan adanya program bantuan pembiayaan perumahan secara berkelanjutan dalam bentuk pengelolaan dana abadi untuk perumahan, sehingga penyediaan hunian rakyat tidak semata bersandar pada anggaran negara.