Kritik Bansos sebagai Alat Politik, Ini Penjelasan Rektor Paramadina
JAKARTA, investortrust.id - Berbagai pihak ramai-ramai mengkritik penyaluran bantuan sosial (bansos) jelang penghujung masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kali ini, giliran Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini yang melayangkan kritik terhadap bansos era Presiden Jokowi.
Didik menyebut Presiden Jokowi dengan sengaja telah menjadikan bansos sebagai alat politik untuk kepentingan elektoral menjelang Pemilu 2024, baik itu langsung maupun secara simbolik.
"Pada saat sekarang akan dikerahkan dan sudah dibicarakan internal mereka untuk mengerahkan kepentingan istana, kepentingan kekuasaan, memobilisasi anggaran sosial yang sebesar Rp 500 triliun untuk kepentingan politik," kata Didik yang dikutip Jumat (09/02/2024).
Bahkan, Didik dengan keras menyebut gaya kepemimpinan Presiden Jokowi sudah menyerupai otoritarianisme ala Presiden Soeharto.
"Birokrasi ketika sudah dimobilisasi seperti ini, ya sudah seperti zaman Pak Harto. Mobilisasi Golkar saat itu sudah terjadi. Dan hanya terjadi ketika kekuasaan itu otoriter, dan sekarang sudah sempurna otoritarianismenya, dan presiden sudah seperti raja," tegasnya
Politisasi bansos yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, menurut Didik, secara langsung mencederai proses pemilu itu sendiri. Dalam hal tersebut, Didik tidak segan memuji sikap negarawan yang dilakukan oleh Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"(Pemilu) yang paling bersih sebenarnya zaman SBY. Karena SBY tidak punya kepentingan, anaknya belum mau presiden dan sebagainya. Jadi teman-teman cendekiawan mohon bisa secara kritis mencermati ini," sebutnya.