Rektor Paramadina: Koreksi Bagian Penting Demokrasi!

JAKARTA, Investortrust.id  - Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini menyebut koreksi menjadi bagian penting dalam demokrasi. Sayangnya koreksi ini mulai lenyap karena dukungan penuh terhadap pemimpin terpilih.

“Sekarang ini dominan otoritarianisme dan posisi karena 82% di parlemen dikuasai. Itu pada periode pertama Jokowi,” kata Didik, dalam diskusi, Masa Depan Demokrasi jika Dinasti Jokowi Menang, yang digelar daring, Selasa (9/1/2024).

Menurut Didik, republik ini tidak bisa dibangun dengan model cinta Romeo dan Juliet. Sebab, politik bukan urusan personal pribadi antara pendukung dan politisi.

Baca Juga

Sebar Bansos Jelang Pilpres, Mantan Hakim MK Duga Ada Money Politic

“Ini adalah urusan negara dan apabila ada kesalahan harus ada koreksi,” ucap dia.

Koreksi yang dia bandingkan yaitu, kebijakan pembubaran ormas dan partai. Menurutnya, ketika Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) muncul hujatan. Tapi, ketika Jokowi membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI) dipuji sebagai nasionalis.

“Tapi karena ada yang memuji-muji banyak di rombongan teman-teman kita (akademisi) yang merasa seorang demokrat, itu kritik tertutup, lenyap hilang,” kata dia.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami posisinya. Mereka yang tidak berada di pemerintahan misalnya, perlu memposisikan diri sebagai bagian dari civil society yang kritis. Para akademisi misalnya, kata dia, tidak boleh menjadi relawan sepanjang masa.

“Mereka (yang tidak kritis) ‘kecoak-kecoak’ yang ada di bawah karpet demokrasi dan sekarang keluar dari comberan mengaku-ngaku demokrat,” ujar dia.

Dalam kesempatan serupa, Direktur Pusat Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto mengatakan upaya membatasi kebebasan sipil menjadi salah satu bentuk kemunduran demokrasi. Wijayanto mengatakan kondisi seperti ini terjadi pada era kepemimpinan Presiden Jokowi dengan berbagai kasus misalnya, peretasan akademisi dan jurnalis yang kritis, kekerasan terhadap jurnalis, dan ketakutan warga menyampaikan pendapat.

“Serta tidak adanya oposisi,” kata dia.