Menko Muhadjir Jelaskan Penggunaan Data Kemiskinan Tak Terkait Pemilu 2024
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan penggunaan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) tidak terkait Pemilu 2024. Menurut Muhadjir data ini penting untuk mengatasi kemiskinan yang mencapai 9,36%.
“Sementara target angka kemiskinan sesuai target RPJMN 2020-2024 ditetapkan 6,5%-7,5%” kata Muhadjir saat memberikan keterangan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024, di gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Baca Juga
Muhadjir mengatakan pada Maret 2022, angka kemiskinan ekstrem berada pada angka 2,04%. Setahun kemudian, angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan menjadi 1,12%.
Muhadjir mengatakan 3/4 faktor pembentuk kemiskinan di Indonesia adalah komoditas pangan. Untuk itu, kata dia, pemberian bantuan pangan dan upaya menjaga daya beli masyarakat begitu penting.
Untuk menjangkau bantuan tersebut, pemerintah menggunakan data P3KE tersebut. Data tersebut disepakati saat rapat internal yang digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menteri Kabinet Indonesia Maju pada 6 November 2023.
“Data P3KE adalah merupakan hasil triangulasi data eksisting dari data DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) Kemensos, pemutakhiran data 2023, data Dukcapil Kemendagri, serta data penerima bansos dari online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (Omspan) Kementerian Keuangan,” kata dia.
P3KE berisi data yang memiliki informasi tingkat kesejahteraan 80% keluarga penduduk Indonesia. Data ini, kata Muhadjir, telah digunakan 25 kementerian/lembaga dan seluruh pemerintah daerah untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Muhadjir mengatakan bantuan sosial (bansos) dan bantuan lainnya antara lain bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP), dan bantuan pangan stunting merupakan bantuan yang tidak dikhususkan pada kementerian tertentu. Untuk itu, dia menyebut Kemenko PMK menggelar kunjungan kerja untuk memastikan pemberian bantuan pemerintah ini.
“Adapun pemilihan kunjungan kerja dilakukan dengan beberapa pertimbangan,” kata dia.
Baca Juga
MK Pastikan 4 Menteri Bakal Hadiri Sidang Sengketa Pilpres 2024 Besok
Pertimbangan tersebut antara lain, keadaan tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, tingkat prevalensi dan angka stunting, faktor geografi dan demografi masyarakat, serta pelaksanaan kondisi bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya di lokasi tersebut.
“Khusus pemantauan bantuan pangan beras CPP dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan di gudang Bulog dan memastikan bantuan yang diterima manfaat tepat secara langsung,” kata dia.