Menko Muhadjir Pastikan Anggaran Perlinsos Rp 496,8 Triliun atas Persetujuan DPR
JAKARTA, investortrust.id - Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada 2024 sebesar Rp 496,8 triliun. Anggaran itu telah mendapat persetujuan DPR.
Hal ini disampaikan Muhadjir saat memberikan keterangan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
"Program perlinsos yang di antara lain dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan telah mendapatkan persetujuan DPR dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 sebesar Rp 496,8 triliun, yang tersebar di berbagai program," kata Muhadjir.
Baca Juga
Menko Muhadjir Tegaskan Bansos Beras Dilanjutkan pada 2024 Tak Terkait Pilpres
Muhadjir menjelaskan perlinsos terdiri dari subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial. Dibeberkan, subsidi, di antaranya berupa subsidi energi, seperti BBM, listrik dan LPG serta subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR. Kemudian untuk bansos, terdapat program keluarga harapan (PKH), program sembako, asistensi rehabilitasi sosial atau atensi, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
Sementara itu, jaminan sosial berupa bantuan iuran bagi penerima bantuan iuran PPI BPJS yang mencapai sekitar 98 juta jiwa. Ditekankan, berbagai program perlinsos ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Baca Juga
Menko Muhadjir Jelaskan Penggunaan Data Kemiskinan Tak Terkait Pemilu 2024
"Program perlinsos sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya dengan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem adalah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan. Sekaligus untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan, yaitu 7,5% serta penghapusan kemiskinan ekstrem 0% pada 2024," tegas Muhadjir.