Pemerintah Pastikan Perlinsos Senilai Rp 503 Triliun Tetap Berjalan
JAKARTA, Investortrust.id - Pemerintah memastikan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) senilai Rp 503 triliun akan tetap berjalan di tengah gejolak geopolitik dunia. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan RI, Febrio Nathan Kacaribu dalam
diskusi Double Check dengan tema "Stimulus Ekonomi bisa Dongkrak Ekonomi Rakyat" di Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
Febrio mengatakan besaran Perlinsos telah dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Perlinsos tersebut akan digunakan untuk mempercepat sejumlah program unggulan Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan lain-lain
“Jadi kalau kita bicara perlinsos, tadi besarnya adalah Rp503 triliun yang sudah dianggarkan di dalam APBN 2025. Jadi itu akan kita eksekusi dengan program-program unggulan dari Pak Prabowo akan kita percepat, jadi itu yang akan kita lakukan di semester depan,” kata Febrio.
Selain itu pemerintah juga menegaskan bahwa sejumlah program Perlinsos tambahan seperti bantuan subsidi upah (BSU) dan penebalan bansos bersifat sementara (one time) hanya untuk Juni dan Juli. Sementara program perlinsos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) tetap berlanjut sesuai jadwal.
Sementara itu Febrio mengaku lupa angka pasti realisasi anggaran perlinsos. Dirinya memastikan realisasinya berjalan sesuai jadwal, terutama untuk PKH dan bansos.
“Saya lupa persisnya, tapi ini anggarannya kan setiap, kalau untuk PKH misalnya itu setiap kuartal direalisasikan. Untuk bansos juga mirip jadwalnya dengan PKH. Nah makanya tadi yang Rp 10 triliun itu adalah penebalan bansos. Apa yang sudah kita jadwalkan secara reguler untuk APBN 2025 yang tadi total perlinsosnya itu besarnya sebenarnya Rp 503 triliun,” ungkapnya.
Diketahui APBN 2025 berada di angka Rp 3.621 triliun. Febrio memastikan kondisi fiskal Indonesia masih aman terkendali. Ia menuturkan besaran defisit APBN sampai akhir Mei 2025 tetap kecil. Pemerintah dijadwalkan akan menyampaikan laporan semester pada DPR 8 Juli mendatang.
"Di sana kita akan laporkan nanti per semester I, artinya akhir 30 Juni itu sudah sampai mana. Dan nanti kita juga akan laporkan outlook kita sampai akhir tahun," tuturnya.