Soal Tudingan Keberpihakan ASN, Ini Kata Menko Muhadjir
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memberikan tanggapan terkait keberpihakan dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam kontestasi Pilpres 2024. Ia menilai sulit memastikan ASN untuk netral sepenuhnya.
"Karena itu kalau ada orang bilang bahwa netral, 100 persen itu pasti bohong," kata Muhadjir saat memberikan kesaksian di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).
Menurut Muhadjir pada dasarnya ASN sebagai manusia biasa memiliki preferensi dan tendensi tersendiri. Kemudian ia mengaitkan dengan salah satu teori administrasi publik yakni eksternalitas negatif.
Baca Juga
Ditanya Hakim MK soal Kenaikan Suara Golkar, Ini Respons Airlangga
"Jadi seorang pejabat publik itu kalau dia memasukkan kepentingannya atau kepentingan kelompoknya di dalam kepentingan publik, maka itu telah terjadi eksternalitas negatif," ujar Muhadjir.
Dalam penjelasan Muhadjir, yang dimaksud dengan eksternalitas ada yang bersifat intended (disengaja) maupun unavoided (tidak terhindarkan). Ia mencontohkan salah satu bentuk eksternalitas negatif yang bersifat tidak bisa dihindarkan ialah menggunakan pakaian dinas dalam aktivitas keseharian.
"Tapi memang ada eksternalitas negatif yang betul-betul intended, yang disengaja, dan itu sangat berpulang terjadi kepada pejabat publik masing-masing," ucap dia.
Baca Juga
Hakim MK Sebut Jokowi Rajin Kunker dan Bagi Bansos di Jateng, Begini Jawaban Menko Muhadjir
Menko Muhadjir menegaskan pihaknya hanya ingin memastikan pejabat publik menjalankan mandat dengan baik, termasuk salah satunya perihal bansos. Ia memastikan pihaknya berupaya meminimalisir kemungkinan kesengajaan menggunakan fasilitas negara.
"Kalau ada yang unavoided atau tidak terhindarkan, itulah yang memang jadi persoalan yang tadi sudah saya jelaskan. Karena kita sebagai manusia pasti tidak mungkin lepas dari preferensi dan tendensi," tutur Muhadjir.