Hakim MK Soroti Putusan DKPP ke KPU Hanya Peringatan Keras Terus
JAKARTA, investortrust.id - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyoroti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang hanya menjatuhkan peringatan keras terhadap anggota KPU. Arief Hidayat mempertanyakan hal itu kepada Ketua DKPP, Heddy Lugito yang dihadirkan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).
"Amarnya kemarin itu juga muncul di persidangan itu, amarnya pertama, memberi sanksi kepada seluruh anggota KPU dengan peringatan keras, ya?" tanya Arief kepada Heddy Lugito.
Baca Juga
Menkeu di MK: Automatic Adjustment Anggaran K/L Tak Dialihkan untuk Bansos
Arief menyoroti seringnya DKPP menjatuhkan peringatan keras terakhir. Namun, saat terjadi pelanggaran, putusannya kembali peringatan keras terakhir.
"Peringatan keras terakhir, ya besok kalau ada pelanggaran lagi ya harus dibuang, jangan terus, keras terus. Terakhir-terakhir terus, sampai enggak selesai-selesai itu, kan gitu. Itu agar bisa dijelaskan kepada kita," katanya.
Heddy menjelaskan mengenai tingkatan putusan DKPP mulai dari peringatan, peringatan keras, dan pemberhentian. DKPP, katanya, menangani dugaan pelanggaran etik berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat.
"DKPP dalam memeriksa perkara itu fokus pada pelanggaran etik yang diadukan dan itu sedang kita periksa jadi berapa besar derajat pelanggaran etik perkara itulah kita lakukan hukuman atau putusan atau sanksi sesuai dengan derajat yang diadukan dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan," katanya.
Baca Juga
Hakim MK Sebut Jokowi Rajin Kunker dan Bagi Bansos di Jateng, Begini Jawaban Menko Muhadjir
Heddy mengeklaim sudah banyak anggota KPU dan Bawaslu terutama di tingkat kabupaten/kota yang diberhentikan. Menurutnya, hampir semua putusan DKPP dilaksanakan mulai dari putusan yang sifatnya peringatan, peringatan keras, bahkan pemberhentian.
"Sudah banyak anggota KPU dan Bawaslu terutama di tingkat kabupaten kota yang diberhentikan. Nanti datanya tolong disampaikan. Sudah banyak, baik pemberhentian tetap maupun pemberhentian jabatan," katanya.
