SMRC Sebut Hanya 6,8% Publik Terpolarisasi karena Perbedaan Pilihan Presiden

JAKARTA, investortrust.id - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan hanya 6,8% masyarakat Indonesia yang terpolarisasi karena perbedaan pilihan presiden. Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan SMRC pada 2 September hingga 11 September 2023. 

Pendiri SMRC, Saiful Mujani mengatakan, efek polarisasi terhadap harmonisasi masyarakat belum dapat dipastikan. Kalangan ahli belum sepakat apakah polarisasi harus mendapatkan perhatian atau tidak. Namun, yang pasti, kata Saiful, persaingan politik dalam demokrasi yang terbuka merupakan kenyataan yang harus diterima. Dalam demokrasi, persaingan itu adalah suatu hal yang niscaya, sementara persaingan itu kemudian menimbulkan masalah yang besar, masyarakat menjadi terbelah, isu-isu tidak bisa dimusyawarahkan dan dikompromikan adalah persoalan yang lain.

“Kalau kita tidak menerima persaingan, sepantasnya kita tidak menganut demokrasi. Perbedaan politik dalam demokrasi adalah sesuatu yang normal. Justru sistem politik demokratis bisa berjalan dengan baik karena ada mekanisme di mana ada yang menjalankan dan ada yang mengontrol. Itulah demokrasi,” kata Saiful.

Saiful mengatakan, dalam politik Indonesia, polarisasi sering dijadikan alasan atau argumen untuk membangun sebuah koalisi, termasuk koalisi presiden. Bahkan, ada anggapan semakin sedikit calon, semakin baik atau calon yang dianggap memiliki ideologi yang terlalu berbeda dihindari agar tidak terjadi polarisasi. 

Dalam survei yang dilakukan SMRC, responden ditanya mengenai pengetahuannya mengenai pilihan presiden keluarga mereka. Hasilnya, terdapat 21% yang mengetahui pilihan presidennya berbeda dengan orang tua, 17% tahu berbeda pilihan dengan anaknya yang punya hak pilih, 17% dengan kakak atau adik, 18% tahu berbeda pilihan dengan saudara dekat, seperti keponakan, paman, dan sepupu. Selain itu, terdapat 20% responden yang mengetahui berbeda pilihan presiden dengan teman dekat, 19% dengan tetangga dekat, 19% dengan teman kerja, dan 14% dengan teman kelompok organisasi/sosial. Secara keseluruhan, rata-rata 18,13% responden mengaku tahu pilihan presidennya berbeda dengan kerabat atau teman.

Baca Juga

Gawat, Survei SMRC Sebut 90 Juta Pemilih Anggap Politik Uang Hal yang Wajar

Dari 21% responden yang menyatakan berbeda pilihan presiden dengan orang tuanya, hanya 2% yang menyatakan malas berkomunikasi. Dari 17% yang berbeda pilihan dengan anaknya yang punya hak pilih, hanya 9% yang menyatakan malas berkomunikasi. Dari 17 % yang berbeda pilihan dengan kakak atau adiknya, hanya 5% yang malas berkomunikasi. Sementara dari 18% yang berbeda pilihan dengan saudara dekat, hanya 9% yang malas bicara. 

Kemudian, dari 20% yang berbeda pilihan dengan teman dekat, hanya 7% yang malas bicara. Dari 19% yang berbeda pilihan dengan tetangga dekat, hanya 8% yang malas bicara. Dari 19% yang berbeda pilihan dengan teman kerja, hanya 7% yang malas bicara. Dari 14% yang berbeda pilihan dengan kelompok organisasi/sosial, hanya 8% yang malas bicara. Dengan demikian, rata-rata yang menjadi malas berkomunikasi dengan kerabat atau teman karena perbedaan pilihan presiden adalah 6,88%.

Saiful menjelaskan, dalam kasus hubungan dengan orang tua, hanya 2% dari 21% yang berbeda pilihan yang menyatakan malas bicara karena perbedaan pilihan. Dikatakan, 2% dari 21% itu sekitar 800.000 warga. Saiful melihat angka ini sangat kecil dan tidak mengkhawatirkan. Saiful menekankan bahwa mereka tidak mengumpul di satu wilayah, melainkan menyebar dari Aceh sampai Papua.

“Yang menyatakan perlunya membangun koalisi untuk mencegah polarisasi tidak memiliki dasar (di masyarakat),” jelas Saiful dalam program "Bedah Politik bersama Saiful Mujani" episode ”Pilihan Presiden dan Polarisasi Politik” yang disiarkan melalui kanal Youtube SMRC TV, Kamis (28/12/2023).

Sementara, 6,88% dari 18,13% yang malas berbicara dengan kerabat atau teman yang berbeda pilihan presiden, angkanya sekitar 2,5 juta orang atau sekitar 1,2% dari total pemilih nasional. Dengan angka-angka itu, Saiful mengakui terdapat warga yang terganggu hubungan sosialnya atau terpolarisasi karena perbedaan pilihan presiden, tetapi jumlahnya sangat kecil.

“Apakah 6,88% itu banyak dibanding 93%? Hanya sekitar tujuh dari 100 orang, di antara 18,13% pemilih yang silaturrahminya putus karena perbedaan pilihan presiden. Menurut saya 2,5 juta orang yang terpengaruh itu dan terdistribusi atau tersebar di seluruh Indonesia adalah jumlah yang sedikit jika dibanding sekitar 201 juta pemilih lainnya yang tidak demikian,” jelas Saiful.

Baca Juga

SMRC Ungkap Isu Pelanggaran HAM Bisa Gerus Elektabilitas Prabowo Subianto

Saiful menekankan ada warga yang terpengaruh oleh perbedaan pilihan politik, tetapi mengabaikan unsur 93% yang jauh lebih besar dan tidak terpengaruh hubungan sosialnya karena perbedaan politik tidak bisa dilakukan.

“Karena itu, klaim bahwa polarisasi begitu mengkhawatirkan adalah berlebihan. Itu adalah upaya untuk menakut-nakuti yang bisa menghilangkan persaingan dalam Pemilu dan demokrasi. Padahal kompetisi itu adalah hakekat dari demokrasi, sejauh itu tidak menimbulkan kerusakan di dalam masyarakat, misalnya tidak membuat konflik fisik, perang kampung, dan seterusnya. Ada memang masyarakat yang terpengaruh karena perbedaan pilihan politik, tapi jumlahnya tidak sebesar yang diklaim selama ini tentang bahaya polarisasi untuk integrasi nasional politik kita,” tegasnya.

Populasi survei SMRC ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random atau multistage random sampling 1.220 responden.  Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.054 atau 86%. Sebanyak 1.054 responden ini yang dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,1% pada tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi simple random sampling. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.