SMRC: Hanya 37% Publik yang Tahu Jokowi Sedang Bangun Politik Dinasti
JAKARTA, Investortrust.id - Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan hanya 37% publik yang mengetahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang membangun politik dinasti. Meski demikian, sebagian besar publik yang mengetahui Jokowi membangun politik dinasti tidak menyukai hal tersebut.
Dalam survei yang dilakukan pada 29 Oktober hingga 5 November 2023, SMRC menanyakan kepada responden mengenai pengetahuan mereka soal pendapat yang menyebut Presiden Jokowi sedang membangun politik dinasti karena anaknya, Gibran Rakabuming menjadi wali kota Solo, menantunya, Bobby Nasution menjadi wali kota Medan, dan anak bungsunya, Kaesang Pangarep diangkat menjadi ketua umum PSI tanpa berjuang panjang dari bawah.
"37% menjawab tahu dan 63% menjawab tidak tahu," kata pendiri SMRC Saiful Mujani saat menyampaikan hasil survei melalui program "Bedah Politik bersama Saiful Mujani" episode “Sentimen Publik atas Dinasti Jokowi” di kanal Youtube SMRC TV, Kamis (16/11/2023).
Baca Juga
Survei Indikator: 42,9% Responden Toleran dengan Politik Dinasti
Meski demikian, Saiful menyatakan, dari 37% responden yang tahu, sebanyak 68% menyatakan percaya dengan pandangan Jokowi sedang membangun politik dinasti. Dari yang tahu itu juga, 75% menyatakan tidak suka presiden Jokowi membangun politik dinasti.
"Dari yang tahu itu, 75% menyatakan tidak suka Presiden Jokowi membangun politik dinasti," katanya.
Meski mayoritas publik tidak suka dengan praktik politik dinasti Jokowi, masyarakat yang mengetahui hal tersebut masih sedikit. Hal itu yang menjelaskan efek elektoral isu politik dinasti Jokowi belum berdampak signifikan.
"Belum cukup pengetahuan di tingkat publik tentang apa itu politik dinasti dan apakah Presiden Jokowi sedang membangun politik dinasti. Ketika anda sosialisasikan bahwa politik dinasti seperti ini dan Presiden Jokowi dengan bukti-bukti yang ada telah melakukan politik dinasti, orang cenderung akan percaya dan umumnya akan mengatakan tidak suka. Dan itu efeknya bisa sangat besar atau setidak-tidaknya signifikan terhadap calon yang didukung oleh Jokowi,” paparnya.
Saiful menilai wajar jika publik belum banyak yang mengetahui mengenai politik dinasti karena merupakan konsep abstrak dan belum menjadi diskursus umum. Perbincangan mengenai politik dinasti baru hangat terjadi belakangan menyusul majunya Gibran sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Walaupun demikian, menurut Saiful, praktik politik dinasti sudah terjadi di sejumlah daerah seperti di Banten. Di Banten, misalnya, pola-pola politik dinasti terjadi mulai dari level provinsi sampai ke sejumlah kabupaten seperti di Pandeglang, Lebak, Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Di daerah lain juga terjadi hal serupa. Meski praktik politik dinasti terjadi di banyak daerah, bukan berarti praktik itu benar.
“Bukan berarti karena banyak kemudian itu menjadi benar. Kita harus membedakan antara yang banyak dengan yang benar,” jelas Saiful.
Praktik politik dinasti di Indonesia saat ini sebagian besar terjadi di tingkat lokal. Untuk itu, diskusi mengenai fenomena politik dinasti lebih terbatas. Namun, menjelang Pilpres 2024, praktik politik dinasti terjadi di level nasional sehingga diskusinya juga meningkat.
Saiful memaparkan, tidak ada anak Presiden pertama RI Soekarno yang maju dalam jabatan publik ketika ayahnya masih menjabat sebagai presiden. Megawati Soekarnoputri masuk politik jauh setelah Bung Karno tidak lagi menjadi presiden dan setelah lama meninggal. Anak Soeharto juga tidak ada yang maju sebagai calon presiden ketika sang ayah masih menjabat. Habibie dan Abdurrahman Wahid juga tidak membangun politik dinasti.
Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga tidak melakukan politik dinasti. Anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, menjadi calon gubernur DKI setelah SBY tidak lagi menjadi presiden.
“Yang terjadi pada Jokowi berbeda karena dia sedang berkuasa ketika anggota keluarganya (anak dan menantu) masuk ke dalam kekuasaan. Di situ potensi abuse of power terjadi,” jelas Saiful.
Baca Juga
Saiful menyampaikan pembicaraan atau pengetahuan publik mengenai praktik politik dinasti masih terbatas dan kemungkinan hanya terbatas pada kalangan kelas menengah atas. Namun, Saiful mengingatkan, opini publik dinamis. Pembicaraan mengenai hal ini bisa berkembang jika ada kampanye dan sosialisasi tentang apa itu politik dinasti.
“Apakah fenomena politik dinasti mau dibekukan atau dibuka. Ini sangat tergantung pada kebijaksanaan dan moralitas politik kita,” jelas Saiful.
Apalagi, dari survei yang dilakukan SMRC, mayoritas menilai politik dinasti buruk bagi pelaksanaan pemerintahan. Untuk semua populasi, ada 24% responden yang menyatakan politik dinasti baik atau sangat baik, sementara yang menyatakan buruk atau sangat buruk 53%, dan tidak menjawab 22%. Sementara untuk populasi yang tahu politik dinasti, hanya 21% yang menyatakan hal itu baik atau sangat baik, sementara yang menyatakan buruk atau sangat buruk 75%, dan tidak jawab 5%.
Saiful memaparkan, politik dinasti berpontensi mengakibatkan instabilitas pemerintahan. Watak manusia, kata Saiful, adalah ingin berkuasa. Untuk itu, manusia harus diberi kesempatan yang kurang lebih sama. Begitu kesempatan untuk kekuasaan itu menjadi previlise orang tertentu saja, maka orang lain tidak akan menerimanya.
"Protes dan ketidakpuasan akan mengiringi politik dinasti. Politik menjadi tidak stabil kecuali dengan represi," katanya.
Selain itu, politik dinasti memiliki kecenderungan ekstraksi kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh negara terpusat pada kelompok kecil di lingkaran kekuasaan yang tujuan utamanya adalah melindungi kekuasaan mereka. Politik dinasti akan menyebabkan konsentrasi kekayaan publik pada kroni kekuasaan.
“Itu yang menyebabkan mengapa politik dinasti itu buruk untuk pelaksanaan pemerintahan,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Saiful mendefinisikan politik dinasti sebagai kekuasaan yang diperoleh melalui atau karena ikatan darah. Politik dinasti adalah kekuasaan yang turun-temurun, seperti dari ayah ke anak. Dalam hubungan ini, ada pihak yang ingin mendapatkan kekuasaan dan di pihak lain ada yang sedang berkuasa. Politik dinasti tidak terjadi jika tidak ada pihak yang sedang berkuasa. Seseorang bisa menjadi pejabat publik seperti gubernur dan bupati dikatakan punya karakteristik dinasti apabila memperoleh kekuasaan atau jabatan tersebut memiliki hubungan darah dengan pihak yang sedang berkuasa.
Dalam demokrasi, Saiful mengakui pejabat eksekutif seperti presiden, gubernur, dan bupati dipilih oleh rakyat. Hal itu berbeda dengan sistem kerajaan yang pejabatnya ditunjuk oleh raja. Untuk itu, dalam demokrasi, pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum bisa masuk dalam praktik politik dinasti apabila dalam prosesnya ada unsur hubungan darah antara yang sedang berkuasa dengan yang sedang mencari jabatan tersebut.
Saiful mencontohkan kasus Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai calon walikota Solo ketika Jokowi. Saiful menceritakan pengakuan ketua PDIP Solo yang menyebut Jokowi sendiri yang datang menemuinya dan menceritakan Gibran berminat menjadi calon wali kota Solo. Jokowi ketika itu sudah dalam posisi sebagai presiden. Menurut Saiful, jika ketika itu Jokowi adalah seorang pengusaha mebel, ceritanya mungkin akan lain. Padahal, DPC PDIP Solo saat ini sudah memutuskan calon yang diusung melalui prosedur yang sudah berjalan.
"Faktanya adalah Gibran kemudian menjadi calon wali kota dari PDIP," katanya.
Baca Juga
Hasil Undian: Anies-Cak Imin Nomor 1, Prabowo-Gibran Nomor 2, dan Ganjar-Mahfud Nomor 3
Hal ini menunjukan, Gibran memiliki nilai politik yang sangat tinggi di Solo. Bahkan, untuk bersaing menjadi wali kota, Gibran nyaris tidak memiliki lawan. Lawan yang akhirnya maju pun tidak mendapatkan suara berarti.
“Di Solo, Gibran mengalami proses pemilihan umum. Itu adalah wilayah demokrasi, tetapi bagaimana dia memasuki wilayah demokrasi tersebut, ada unsur yang sangat khas dinasti, yakni ada pihak yang memiliki hubungan darah dengan Gibran dan dia sedang berkuasa, dalam hal ini presiden Republik Indonesia,” jelas Saiful.
Untuk itu, menurut Saiful, dalam demokrasi, politik dinasti bisa terjadi, meski terpilih atau tidaknya sangat bergantung pada bagaimana sikap masyarakat. Namun sikap itu bukan sesuatu yang netral, melainkan bisa diciptakan melalui kampanye, sosialisasi, dan semacamnya.
“Kampanye atau sosialisasi membutuhkan sumber daya, dan salah satu sumberdaya adalah posisi sedang berkuasa. Seorang presiden, misalnya, memiliki kekuasaan yang sangat tinggi, bahkan melampaui atau di atas tentara yang memiliki senjata. Kekuasaan seorang presiden sangat besar. Karena itu, dalam politik dinasti di mana kerabat atau anak presiden ikut dalam pemilihan, ada potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power,” jelasnya.
Survei ini dilakukan SMRC terhadap 2.400 responden yang dipilih secara acak atau stratified multistage random sampling. Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.939 atau 81% yang kemudian dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 2,3% pada tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi simple random sampling.