Buruh Tolak Keras UMP DKI Jakarta 2027 Rp 6,13 Juta, Ini 5 Alasannya
JAKARTA, investortrust.id – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyatakan sikap menolak keras penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941 yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Partai Buruh menilai besaran kenaikan sebesar 7,1% atau sekitar Rp 407.000 tersebut masih terlalu rendah dan tidak mampu mendongkrak daya beli pekerja.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan kebijakan upah yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengulang kesalahan tahun sebelumnya dan jauh dari pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL) di Ibu Kota.
"Sikap KSPI dan Partai Buruh berkenaan dengan pengumuman penetapan upah minimum yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta adalah menolak keras," ujar Said Iqbal dalam Konferensi Pers KSPI dan Partai Buruh di Hotel Mega Proklamasi, kawasan Tugu Proklamasi, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Baca Juga
Dalam kesempatan tersebut, Said Iqbal memaparkan lima alasan utama di balik penolakan serikat pekerja terhadap UMP Jakarta 2027. Pertama, kenaikan sekitar Rp 407.000 per bulan atau setara Rp 13.500 per hari (kurang dari US$ 1), dinilai tidak sebanding dengan tingginya biaya hidup di Jakarta. Said juga menyoroti anomali sikap sebagian masyarakat kelas menengah yang kerap mengeluhkan turunnya daya beli di media sosial, namun justru mengkritik aksi buruh yang memperjuangkan kenaikan upah karena dianggap memicu kemacetan.
Bandingkan dengan Buruh Pabrik di Bekasi
Kedua, UMP Jakarta 2027 sebesar Rp 6,136 juta diproyeksikan bakal tertinggal dari upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Bekasi dan Karawang. Dengan basis upah saat ini di kisaran Rp 5,9 juta dan estimasi kenaikan 7% hingga 8%, UMK di dua wilayah penyangga tersebut diperkirakan tembus Rp 6,2 juta hingga Rp 6,35 juta. Said menilai ironis jika pekerja sektor perbankan hingga perusahaan multinasional di kawasan Menteng menerima upah lebih rendah dibandingkan pekerja pabrik di Bekasi dan Karawang.
"Masuk akal enggak sih? Biaya hidup di Bekasi dan Karawang lebih mahal dari Jakarta. Kan enggak masuk akal, Gubernur itu kacamata kuda. Enggak lihat daerah sekitar," ungkap Said.
Ketiga, mengacu pada survei Badan Pusat Statistik (BPS) serta data IMF dan Bank Dunia, biaya hidup di Jakarta disebut melampaui Hanoi (Vietnam), Bangkok (Thailand), dan Kuala Lumpur (Malaysia). Namun, kenaikan harian upah di Jakarta dinilai tidak proporsional dengan standar harga kebutuhan di kota metropolitan.
Keempat, Said membantah klaim pemerintah bahwa besaran UMP merupakan "jalan tengah". Menurutnya, kesenjangan pendapatan antara jajaran eksekutif perusahaan besar atau ekspatriat dengan pekerja berupah minimum di Jakarta terus melebar, sehingga kebijakan tersebut dinilai lebih berpihak kepada pemodal.
Kelima, klaim Pemprov DKI mengenai pemberian fasilitas gratis Transjakarta, JakLingko, Kartu Jakarta Pintar (KJP), hingga bantuan sembako dinilai tidak menyentuh langsung mayoritas buruh ber-KTP Jakarta. Said menyebut pengguna transportasi umum sebagian besar merupakan pekerja komuter dari wilayah Bodetabek, sementara buruh di Jakarta umumnya mengandalkan sepeda motor dengan beban cicilan. Selain itu, buruh umumnya berada di luar desil 1–5 penerima bantuan sosial sembako.
Atas dasar tersebut, KSPI dan seluruh unsur serikat pekerja di Dewan Pengupahan DKI Jakarta menuntut Gubernur untuk merevisi Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang UMP DKI Jakarta 2027 menjadi Rp 6.210.000. Angka ini dihitung berdasarkan formula inflasi DKI Jakarta sebesar 3,01% ditambah pertumbuhan ekonomi 5,67% dengan indeks tertentu (alfa) sebesar 1,0, bukan 0,77 seperti yang digunakan pemerintah.
Baca Juga
Mendagri Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan UMP 2027, Target Rampung Akhir November
KSPI menyiapkan lima langkah perlawanan terukur apabila tuntutan revisi tersebut diabaikan sebelum pembayaran upah baru berlaku pada 25 Januari 2027. Pertama, KSPI DKI Jakarta akan melayangkan surat keberatan resmi kepada Gubernur sebagai syarat administratif sebelum mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Said merujuk pada preseden kemenangan gugatan buruh Jawa Barat di tingkat PTUN dan PT TUN terkait penetapan upah sebelumnya yang berujung pada lonjakan UMP Jawa Barat hingga 29,2%.
Kedua, menggelar kampanye masif untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan upah murah di Jakarta, menyoroti ketimpangan upah antara pekerja sektor formal Jakarta dengan buruh industri di daerah penyangga. Ketiga, melakukan unjuk rasa secara bergelombang dan terus-menerus di depan Balai Kota DKI Jakarta.
Keempat, meminta DPRD DKI Jakarta menggunakan hak pengawasannya untuk memanggil Gubernur Pramono Anung guna menjelaskan dasar penetapan UMP yang lebih rendah dari daerah penyangga, termasuk dalam hal upah minimum sektoral provinsi (UMSP). Kelima, KSPI berencana mengusulkan kepada pemerintah pusat dan DPR agar penetapan UMP DKI Jakarta pada tahun-tahun mendatang tidak diumumkan mendahului penetapan UMK daerah lain, melainkan dilakukan secara bersamaan guna mencegah ketimpangan nominal antarwilayah.
