Mendagri Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan UMP 2027, Target Rampung Akhir November
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah, khususnya gubernur, untuk mengawal ketat proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berjalan lancar, kondusif, dan tepat waktu.
Mendagri menekankan pentingnya ruang dialog yang terbuka antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha melalui forum tripartit guna menghasilkan keputusan yang adil dan dapat diterima berbagai pihak.
"Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win, artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority," ujar Tito di Jakarta, Senin (16/11/2026) dikutip dari keterangan tertulis.
Tito menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan pedoman nasional sebagai acuan utama daerah. Pemerintah provinsi diminta segera menindaklanjuti pedoman tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi spesifik dan karakteristik ekonomi di wilayah masing-masing.
Sebagai bentuk komitmen pengawalan, Kemendagri juga akan menerbitkan surat edaran khusus untuk memandu jajaran pemerintah daerah dalam melakukan langkah-langkah penetapan, monitoring, hingga pengawasan. "Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai," tegasnya.
Batas akhir penetapan UMP pada 21 November 2026
Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan jadwal dan tenggat waktu krusial dalam proses penetapan upah tahun ini. Pemerintah menargetkan batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) rampung paling lambat pada 21 November 2026, yang kemudian disusul oleh penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) lima hari setelahnya.
Sementara itu, untuk tingkat kabupaten/kota, batas penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dijadwalkan paling lambat pada 25 November 2026, diikuti oleh penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota lima hari kemudian.
"Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik)," terang Yassierli.
