Wanti-Wanti Penerbitan Obligasi Daerah, Mendagri Tito: Jangan Bebani Kepala Daerah Berikutnya

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam merencanakan penerbitan obligasi daerah. Pengambilan skema pembiayaan berbasis utang ini harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal wilayah agar tidak menimbulkan beban finansial berkelanjutan.

Tito mengingatkan bahwa instrumen obligasi daerah pada hakikatnya merupakan utang yang wajib diperhitungkan secara matang tata kelolanya.

"Prinsipnya jangan sampai menimbulkan beban bagi kepala daerah yang baru. Banyak sekarang kepala daerah yang curhat ke saya karena harus menanggung utang yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya," ujar Tito kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026) dikutip dari siaran pers.

Meski berisiko, Tito menilai opsi pembiayaan melalui obligasi daerah tetap dimungkinkan. Syarat utamanya, alokasi dana pinjaman tersebut betul-betul ditujukan untuk membiayai proyek infrastruktur atau fasilitas publik yang bersifat produktif dan mampu menghasilkan pendapatan (revenue-generating project).

Baca Juga

Pengamat: Obligasi Daerah Tak Perlu Dilarang, Jadikan 'Pilot Project'

Ia mencontohkan langkah pembangunan rumah sakit daerah yang dikelola dengan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Jika operasional fasilitas kesehatan tersebut menghasilkan keuntungan, pendapatan yang diperoleh bisa dipakai untuk mencicil kewajiban utang sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kalau mungkin utang itu bersifat produktif, misalnya membuat rumah sakit dan rumah sakit itu menguntungkan menjadi BLUD, itu fine. Karena ada pemasukan dan itu bisa membayar utang-utang itu. Bahkan menguntungkan, bisa bayar utang, dapat lagi PAD," paparnya.

Sebaliknya, mantan Kapolri ini menggarisbawahi agar daerah dengan ruang fiskal yang terbatas tidak memaksakan diri menerbitkan obligasi, terlebih jika masih memiliki sisa pinjaman lain.

Tito mengkhawatirkan keputusan yang tidak cermat hanya akan memicu krisis keuangan atau defisit parah di masa kepemimpinan selanjutnya.

"Bayangkan kalau seandainya dia punya kemampuan fiskal rendah, sudah ada utang, suruh mengeluarkan obligasi lagi. Tambah berat lagi bagi kepala daerah berikutnya. Nanti tekor nantinya," tutur Tito.