KPK Jadwalkan Periksa Sultan Jagakarsa Kaji Edan Terkait Kasus Korupsi LPEI Rp 11,7 Triliun
JAKARTA, investortrust.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa pengusaha Onny Hendro Adhiaksono yang akrab disapa Kaji Edan atau Sultan Jagakarsa, Jumat (20/11/2026).
Kaji Edan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 11,7 triliun.
Baca Juga
KPK Sita Puluhan Aset Senilai Rp 882,5 Miliar Terkait Kasus Korupsi LPEI
"Hari ini Jumat (20/11/2026), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.
Tak hanya Onny, tim penyidik KPK juga menjadwalkan memeriksa seorang saksi lainnya dalam mengusut kasus dugaan korupsi LPEI. Saksi tersebut adalah Andaya Swastanta yang disebut KPK sebagai seorang swasta.
Belum diketahui materi yang akan didalami penyidik dari pemeriksaan Kaji Edan dan Andaya Swastanta. Namun, pemeriksaan terhadap seorang dilakukan lantaran tim penyidik menduga saksi tersebut mengetahui, melihat, atau mendengar terkait perkara yang sedang diusut.
KPK diketahui terus mengusut kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur. Dugaan korupsi ini ditaksir merugikan negara sekitar Rp 11,7 triliun sesuai dengan total kredit yang diberikan LPEI.
KPK telah menahan pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) dan PT Mega Alam Sejahtera (MAS), Hendarto (HD) yang merupakan tersangka terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari LPEI ke Bara Jaya Utama Grup. Kedua perusahaan itu mendapat fasilitas kredit dengan total mencapai Rp 950 miliar.
Baca Juga
KPK Tahan 2 Petinggi PT Petro Energy Terkait Kasus Korupsi Kredit LPEI
Selain itu, KPK juga telah menjerat lima orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di LPEI kepada PT Petro Energy. Kelima tersangka itu yakni, Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana IV Arif Setiawan, Komisaris Utama PT Petro Energy (PE) Jimmy Masrin, Direktur Utama PT Petro Energy,Newin Nugroho (NN), dan Direktur Keuangan PT Petro Energy Susy Mira Dewi.
Dalam kasus ini, KPK menduga terjadi benturan kepentingan antara direktur LPEI dengan pihak PT Petro Energy selaku debitur. Diduga kedua pihak sepakat mempermudah proses pemberian kredit senilai Rp 988 miliar. Selain itu, direktur LPEI diduga tidak melakukan kontrol kebenaran penggunaan kredit. Mereka menyuruh bawahannya tetap memberikan kredit meski sebetulnya tidak layak dilakukan.
