Bareskrim Tegaskan Kegiatan Prabowo Harus Aman dari Pihak yang Berusaha Ingin Tahu
JAKARTA, investortrust.id - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menyatakan penyidikan dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dilakukan demi menjaga keamanan negara serta stabilitas pemerintahan. Kepolisian memastikan aktivitas Presiden Prabowo harus terlindungi dari segala upaya pengintaian maupun pihak-pihak yang mencoba mengorek informasi secara ilegal.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, penegakan hukum terhadap kejahatan keamanan negara menjadi krusial agar kegiatan pemerintahan berjalan tanpa gangguan.
Baca Juga
Bareskrim Polri Gelar Perkara Awal Kasus Makar, Libatkan Kompolnas hingga Ahli
“Kami memastikan bahwa kegiatan Bapak Presiden, kegiatan pemerintahan itu berjalan ya, tanpa harus ada pihak-pihak yang melakukan ataupun berusaha ingin tahu dan sebagainya ya, sehingga kehidupan bernegara kita bisa lebih aman,” ujar Susatyo di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Susatyo mengakui membuktikan tindak pidana makar memiliki tingkat kesulitan tinggi karena menyangkut konstruksi kejahatan terhadap keamanan negara. Penyidik harus mengurai rangkaian perbuatan secara cermat, mulai dari tahap pemufakatan, persiapan, hingga permulaan pelaksanaan dugaan makar tersebut.
“Pembuktian terhadap kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya tindak pidana makar, tentu tidaklah sederhana,” kata Susatyo.
Dalam proses penyidikan yang bergulir sejak laporan polisi (LP) terbit pada 11 November 2026, Bareskrim Polri tetap menerapkan konstruksi pasal berlapis sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.
“Ya, untuk konstruksi konstruksi pasal tidak berubah. Sebagaimana pasal sudah kami apa LP sudah kami terbitkan pada 11 November kemarin, yaitu Pasal 191 dan/atau 193 dan/atau 196 dengan juncto 160 dan Pasal 20 KUHP. Itu ya,” tegas Susatyo.
Baca Juga
Polri Geledah Rumah di Jaksel, Diduga Dipakai Irjen Eko Hadi sebagai Posko Makar
Setelah melakukan gelar perkara internal hari ini bersama unsur pengawas kepolisian, Kompolnas, dan saksi ahli, selanjutnya, penyidik akan melaksanakan ekspose bersama tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung (JPU Kejagung) pada esok hari, Jumat (20/11/2026).
