Bareskrim Periksa 59 Saksi untuk Usut Kasus Makar, Termasuk Listyo Sigit Cs
JAKARTA, investortrust.id - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah memeriksa secara maraton sebanyak 59 orang saksi dalam sepekan terakhir untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Para saksi yang diperiksa, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga jenderal polisi lainnya yang telah menjadi tersangka kasus penyadapan. Penyidik juga sudah memeriksa pihak-pihak lain yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka baru.
Baca Juga
Bareskrim Tegaskan Kegiatan Prabowo Harus Aman dari Pihak yang Berusaha Ingin Tahu
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, pemeriksaan puluhan saksi tersebut dilakukan secara intensif sejak laporan polisi (LP) resmi diterbitkan pada 11 November 2026.
“Sejak LP (Laporan Polisi) terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton ya, selama satu minggu ini, penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi,” ujar Susatyo di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Susatyo menerangkan, kelompok saksi yang diperiksa meliputi seluruh tersangka yang lebih dulu terjerat dalam perkara pokok penyadapan ilegal. Selain itu, penyidik turut mendalami keterangan sejumlah saksi potensial yang perannya mengarah pada konstruksi tindak pidana makar.
“Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang berpotensial ya, berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka,” kata Susatyo.
Baca Juga
Polri Geledah Rumah di Jaksel, Diduga Dipakai Irjen Eko Hadi sebagai Posko Makar
Keterangan puluhan saksi itu dirangkai untuk membuktikan tiga unsur utama kejahatan terhadap keamanan negara, yakni perbuatan pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan makar. Penyidik menerapkan konstruksi Pasal 191, Pasal 193, dan/atau Pasal 196 juncto Pasal 160 serta Pasal 20 KUHP.
"Ya, untuk konstruksi konstruksi pasal tidak berubah. Sebagaimana pasal sudah kami apa LP sudah kami terbitkan pada 11 November kemarin, yaitu Pasal 191 dan/atau 193 dan/atau 196 dengan juncto 160 dan Pasal 20 KUHP. Itu ya," jelas Susatyo.
Setelah melakukan gelar perkara internal hari ini, pihaknya akan menjadwalkan koordinasi lanjutan bersama tim Kejaksaan Agung (Kejagung) pada esok hari, Jumat (20/11/2026). (M-4)
