Bentuk Timsus, Polri Sidik Dugaan Makar Listyo Sigit Cs
JAKARTA, Investortrust.id - Polri mengungkapkan kasus dugaan makar terkait penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memasuki tahap penyidikan.
Diketahui, Polri membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan makar yang berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal dan akses tanpa izin (illegal access). Penyidikan perkara tersebut ditangani tim yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin.
Baca Juga
Kapolri Telusuri Dugaan Makar di Kasus Penyadapan Listyo CS, Ini Penjelasannya
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, tim khusus dibentuk atas komitmen Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengembangkan penyidikan. Keterangan itu sebelumnya disampaikan Kapolri dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR.
“Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” kata Isir di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Isir juga menjelaskan posisi Jendral Listyo Sigit Prabowo yang disebut sebagai pengguna akhir atau end user dalam perkara tersebut.
“End user atau pengguna akhir yaitu salah satu perwira di Polri yaitu Bapak LSP,” ujar Isir.
Selain dugaan makar, penyidikan juga mencakup dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa izin, dan pemusnahan alat bukti elektronik. Isir menyebut pengembangan perkara tersebut saat ini telah masuk tahap penyidikan.
Baca Juga
Komisi III DPR Bahas RUU Penyadapan, Prosedur Izin Bakal Diseragamkan
Dalam perkara penyadapan ilegal, empat perwira Polri ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi. Mereka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur yang semestinya serta menghapus data elektronik pada periode 2025 hingga 2026.
Bareskrim mengungkap sejumlah pihak yang diduga menjadi korban penyadapan, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, menteri, tokoh politik, tokoh organisasi masyarakat, tokoh pers, hingga pengusaha. Para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
