Bongkar Pencucian Uang Judi Online, Bareskrim Polri Sita Rp 28,01 Miliar dari 322 Rekening
JAKARTA, investotrust.id - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 28.010.228.458 dari 322 rekening perbankan yang terafiliasi dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil perjudian online (judol).
Pengungkapan kasus yang bermula dari patroli siber terhadap situs berinisial A tersebut, kini difokuskan untuk memburu pemilik manfaat (beneficial owner) di balik aliran dana tersebut.
Baca Juga
Kemkomdigi Cermati Mini Drama Berbasis AI Bermuatan Pornografi dan Judi
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto menjelaskan, penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 26 Oktober 2026 setelah penyidik berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Saat ini penyidik masih terus mencari barang bukti untuk melakukan penetapan tersangka, dalam hal ini adalah beneficial owner atau pemilik manfaat dari hasil judi online ini terhadap pemilik uang dan pada rekening-rekening tersebut," ujar Suhasto dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, sindikat ini mengoperasikan situs judol melalui server yang berlokasi di Finlandia dan Amerika Serikat untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum, serta memanfaatkan beragam kanal pembayaran mulai dari QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik atau e-money, hingga transfer pulsa.
Suhasto menambahkan, pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) untuk memblokir situs tersebut ke dalam basis data Trust Positif, meski aktivitas perjudian masih kerap diakali pengguna melalui jaringan pribadi virtual (VPN) dan perubahan entitas situs.
Nantinya, rekening-rekening yang tidak dikonfirmasi oleh pemiliknya, baik berstatus dormant maupun nominee, akan disita dan dimasukkan ke rekening penampungan Bareskrim sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013.
Sementara itu, Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay mengungkapkan, ratusan rekening penampung deposit tersebut diperoleh sindikat dengan cara membeli identitas warga negara Indonesia.
Baca Juga
OJK Minta Perbankan Blokir 39.923 Rekening Judol, Rekening Ber-NIK Sama Ikut Ditutup
Berdasarkan hasil pendalaman penyidik, para pemilik rekening awal hanya diberi imbalan uang tunai dalam jumlah kecil sebelum rekeningnya dikuasai oleh jaringan pelaku.
"Orang Indonesia diminta untuk membuat rekening, kemudian dibayar beragam Rp150.000 sampai Rp250.000. Kemudian inilah yang digunakan untuk menampung dana-dana tadi," kata Alfret.
Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan c, serta Pasal 426 dan Pasal 427 juncto Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan/atau Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp5 miliar. (M-4)
