Usut Pencucian Uang BBM Subsidi Ilegal di Sulsel, Bareskrim Telusuri Aset Rp67,9 Miliar
JAKARTA, investortrust.id - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengembangkan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari praktik penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kasus penyelewengan Biosolar sebanyak 3.532 kl yang terjadi sepanjang Oktober 2025 hingga Februari 2026 tersebut berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 67,9 miliar.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto menyampaikan, penanganan perkara tindak pidana asalnya telah lebih dulu dituntaskan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan.
Baca Juga
Dampak Perang Teluk Persia, Subsidi dan Kompensasi BBM 2026 Tembus Rp415,8 Triliun
Berkas perkara tindak pidana asal tersebut bahkan telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh pihak kejaksaan pada 12 November 2026. Untuk itu, Bareskrim kini mengembangkan penyidikan kasus tersebut dengan mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang untuk mengejar pihak-pihak yang menikmati aliran dana kejahatan.
"Jadi akan kita tracing uangnya ke mana saja. Kalau memang uangnya sudah tidak ada dan sudah dialihkan ke aset, akan kita telusuri juga asetnya di mana saja," kata Suhasto dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan tujuh orang tersangka serta menyita sejumlah barang bukti, termasuk kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999, kapal tanker MT Bakti 1, tujuh unit truk tangki, dan 120 kl Biosolar.
Pelaku mulanya membeli BBM nonsubsidi dalam volume kecil, misalnya 30 kl, dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) agar mengantongi dokumen resmi yang sah.
Baca Juga
Penjualan BBM PSO Pertamina Melonjak, Konsumen Mulai Tinggalkan Produk Non-Subsidi
Namun dalam praktiknya, pelaku mengangkut dan memindahkan BBM bersubsidi dalam jumlah jauh lebih besar hingga mencapai 700 kl dalam sekali pengiriman dari truk tangki ke kapal SPOB menggunakan mesin pompa Alkon dan selang sepanjang 500 meter, lalu mengopernya ke kapal tanker di tengah laut.
Dalam pengembangan penyidikan TPPU ini, Dittipideksus Bareskrim Polri menerapkan Pasal 607 KUHP dengan menggandeng PPATK untuk menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset.
Kepolisian memastikan penelusuran akan terus dilakukan hingga ke akar penerima manfaat guna memberikan efek jera sekaligus mencegah kebocoran keuangan negara.
