Kapolri Telusuri Dugaan Makar di Kasus Penyadapan Listyo CS, Ini Penjelasannya

JAKARTA, investortrust.id - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tengah mendalami dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal yang diduga dilakukan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah pejabat negara lainnya.

Suyudi menjelaskan, penyelidikan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur perbuatan maupun pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah. Atas dasar laporan tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah.

Baca Juga

Irjen Ahrie Sonta Dipecat sebagai Anggota Polri Buntut Kasus Penyadapan Presiden

"Hingga saat ini, dugaan perbuatan dan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut," ucap Kapolri Suyudi saat rapat dengan Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ia menjelaskan bahwa temuan terkait dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana makar. Oleh karena itu, penyidik melakukan pendalaman secara terpisah terhadap dugaan tersebut.

Adapun penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman terhadap tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan perkara.

"Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personil yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut," terang Kapolri Suyudi.

Baca Juga

Di Komisi III DPR, Kapolri Beberkan Alur Penyadapan Ilegal yang Diduga Libatkan Listyo Sigit

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.

Dijelaskan sebelumnya, dugaan penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Polisi juga menduga para tersangka menghapus jejak penyadapan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026.