Cancel Culture, Kontrol Sosial, dan Penghakiman Massa
Oleh: Yosua Noak Douw - Alumnus Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua
INVESTORTRUST – Media sosial telah mengubah cara kita berbicara, menilai, dan menghukum. Dalam hitungan menit, potongan video berdurasi belasan detik dapat menjelajahi jutaan layar, memantik kemarahan lalu berujung pada tuntutan agar seseorang meminta maaf, kehilangan pekerjaan atau mundur dari jabatannya.
Fenomena ini dikenal sebagai cancel culture, budaya memberi sanksi sosial kepada seseorang, kelompok atau organisasi melalui tekanan publik, terutama di ruang digital, karena ucapan atau tindakannya dinilai keliru, tidak pantas, atau bertentangan dengan nilai yang dianut masyarakat.
Sebagai warga gereja sekaligus warga bangsa, penulis tentu tidak memandang fenomena ini sekadar sesuatu yang sepenuhnya buruk. Masyarakat berhak menegur ketidakadilan dan menuntut pertanggungjawaban, terlebih dari mereka yang tengah mengemban mandat formal rakyat.
Namun, iman Kristen juga mengajarkan bahwa kebenaran tanpa kasih dapat berubah menjadi kekejaman, sedangkan kasih tanpa kebenaran mudah tergelincir menjadi pembiaran. Di antara dua kutub itulah cancel culture di Indonesia perlu ditimbang dengan jernih.
Dalam kajian sosiologi, apa yang dilakukan warganet sesungguhnya merupakan bentuk pengendalian sosial. Soerjono Soekanto, guru besar sosiologi hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Budi Sulistyowati dalam Sosiologi Suatu Pengantar (2017) menjelaskan pengendalian sosial sebagai proses, baik terencana maupun tidak, yang bertujuan mengajak, membimbing bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai dan kaidah yang berlaku.
Dengan kerangka ini, kecaman publik terhadap ujaran kebencian, pelecehan atau penyalahgunaan wewenang dapat dibaca sebagai mekanisme masyarakat menjaga keteraturan. Masyarakat Indonesia yang menjunjung kebersamaan, kesopanan dan kehormatan keluarga memang memiliki kepekaan tinggi terhadap pelanggaran norma.
Akan tetapi keberagaman suku, agama, bahasa, dan adat membuat batas kepantasan tidak selalu dipahami secara seragam. Ungkapan yang lumrah di satu daerah dapat terdengar menyinggung di daerah lain. Ketika pengendalian sosial dijalankan oleh kerumunan anonim yang bereaksi dalam hitungan detik tanpa proses mendengar dan tanpa ukuran yang proporsional, kontrol sosial kehilangan kompasnya.
Teguran berubah menjadi penghukuman dan kritik atas perbuatan bergeser menjadi serangan terhadap martabat pribadi, keluarga bahkan kelompok asal seseorang.
Ruang Publik Digital dan Godaan Mencari Kambing Hitam
Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta F. Budi Hardiman dalam buku suntingannya, Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace (2010) menunjukkan bahwa ruang publik yang sehat mensyaratkan diskursus rasional, yaitu pertukaran argumen yang setara dan terbuka untuk dikoreksi.
Ruang siber membuka peluang partisipasi yang luas, tetapi juga rawan dikuasai emosi, polarisasi, dan disinformasi. Di ruang digital, konteks kerap hilang: rekaman dipotong dari percakapan utuhnya, tangkapan layar beredar tanpa asal-usul, dan klarifikasi hampir selalu datang lebih lambat daripada kecaman.
Dinamika ini dijelaskan dengan tajam oleh teori kambing hitam René Girard yang diperkenalkan kepada pembaca Indonesia oleh Sindhunata, imam Yesuit, doktor filsafat, dan budayawan melalui buku Kambing Hitam: Teori René Girard (2006). Menurut Girard, kerumunan cenderung meniru hasrat dan kemarahan satu sama lain, lalu melepaskan ketegangan bersama dengan menimpakannya kepada satu korban.
Setelah korban dijatuhkan, kerumunan merasa damai dan benar, padahal persoalan yang sesungguhnya belum tersentuh. Bukankah pola ini begitu akrab dengan linimasa? Girard justru menemukan bahwa kisah sengsara Kristus membongkar mekanisme tersebut: Injil berpihak pada korban yang tidak bersalah dan menelanjangi kekerasan kolektif yang mengatasnamakan kebenaran.
Dalam kehidupan politik, media sosial memberi ruang kepada warga untuk mengawasi kebijakan dan menuntut pejabat menjelaskan keputusannya. Hak ini dijamin oleh Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Namun, Pasal 28G Ayat 1 juga menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat. Sementara Pasal 28J Ayat 2 mengingatkan, kebebasan dijalankan dengan menghormati hak orang lain serta pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.
Peneliti media Asia Tenggara di Australian National University Ross Tapsell dalam Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital (2018) memperlihatkan bahwa revolusi digital memang memberdayakan warga, tetapi juga dimanfaatkan elite dan kelompok kepentingan untuk menggiring opini.
Di sinilah cancel culture dapat dibelokkan menjadi senjata untuk membungkam lawan politik, menyebarkan tuduhan yang belum terverifikasi, dan menghukum orang hanya karena berbeda pilihan.
Negara telah menyediakan rambu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain (Pasal 27A) serta larangan menyebarkan informasi yang menghasut kebencian berdasarkan identitas (Pasal 28 Ayat 2).
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi melindungi warga dari praktik penyebaran data pribadi yang kerap menyertai perundungan digital. Sedangkan KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026 turut mengatur tindak pidana terhadap kehormatan.
Lebih mendasar lagi, Pasal 8 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan asas praduga tak bersalah: seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini memang ditujukan bagi proses peradilan,tetapi semangatnya patut menjadi etika publik kita. Popularitas sebuah tuduhan bukanlah bukti kebenarannya.
Fenomena ini juga tidak hanya menimpa pejabat, artis, atau tokoh terkenal. Di lingkungan kerja, sekolah, kampus, komunitas, bahkan persekutuan gereja, satu unggahan atau satu kekeliruan yang tersebar luas dapat merenggut kepercayaan, kesempatan kerja, dan hubungan sosial seseorang.
Seorang guru, karyawan, atau mahasiswa biasa tidak memiliki juru bicara maupun panggung untuk meluruskan cerita. Ia menanggung kecaman sendirian, sering kali bersama keluarganya yang ikut dirundung. Karena itu, respons yang bijaksana perlu mempertimbangkan fakta, konteks, tingkat kesalahan, dampak terhadap pihak yang dirugikan, serta kesediaan pelaku untuk memperbaiki keadaan.
Etika Kristen: Menegur tanpa Menghancurkan
Alkitab tidak meminta orang percaya menutup mata terhadap dosa dan ketidakadilan. Nabi Mikha menyerukan agar umat Tuhan berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah (Mikha 6:8). Namun, Kitab Suci juga memberi tata cara menegur yang beradab. Yesus mengajarkan agar teguran dimulai secara pribadi, di bawah empat mata, sebelum dibawa ke lingkup yang lebih luas (Matius 18:15–17).
Hukum Taurat menuntut kesaksian dua atau tiga saksi sebelum sebuah perkara diputuskan (Ulangan 19:15). Amsal mengingatkan, "Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya" (Amsal 18:13). Rasul Yakobus pun menasihatkan agar setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah (Yakobus 1:19). Seandainya nasihat ini menjadi etika bermedia sosial, betapa banyak penghakiman tergesa-gesa yang dapat dicegah.
Kisah perempuan yang hendak dirajam dalam Yohanes 8:1–11 adalah cermin paling jujur bagi budaya kita. Kerumunan sudah menggenggam batu, merasa benar, dan menuntut hukuman. Yesus tidak menyangkal adanya pelanggaran, tetapi Ia membalikkan pertanyaan kepada para penuduh: "Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu" (Yohanes 8:7).
Satu per satu mereka pergi. Kepada perempuan itu Yesus berkata, "Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Di sana kebenaran ditegakkan, tetapi pintu pertobatan tetap terbuka.
Pendeta Gereja Kristen Indonesia dan doktor teologi lulusan Boston College Eka Darmaputera dalam Etika Sederhana untuk Semua: Perkenalan Pertama (1987) menekankan, etika Kristen tidak berhenti pada penilaian benar dan salah, tetapi bertanya tentang tindakan apa yang sesuai dengan kehendak Allah dalam situasi yang nyata.
Senada dengan itu, Malcolm Brownlee, teolog dan pengajar etika Kristen yang lama melayani di Indonesia, dalam Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-faktor di Dalamnya (2016) mengingatkan bahwa keputusan etis dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari watak, norma, situasi, hingga pemahaman iman. Karena itu, keputusan yang bertanggung jawab menuntut kerja memahami fakta dan konteks, bukan sekadar ikut arus mayoritas.
Dari Penghakiman Menuju Pemulihan
Tentu ada keadaan ketika tindakan tegas mutlak diperlukan, misalnya dalam kasus kekerasan, pelecehan, diskriminasi atau korupsi. Korban harus dilindungi dan pelaku dimintai pertanggungjawaban melalui proses yang layak serta sanksi yang sepadan.
Galatia 6:1 memberi arah: siapa pun yang kedapatan melakukan pelanggaran hendaknya dibimbing ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil kita sendiri menjaga diri agar tidak jatuh. Efesus 4:15 dan 4:29 menegaskan pentingnya berkata benar di dalam kasih dan hanya mengucapkan perkataan yang membangun.
Maka, sebelum menekan tombol bagikan, kita dapat bertanya: apakah sumbernya jelas, apakah konteksnya utuh, apakah pihak yang dituduh sudah didengar, dan apakah suara korban sungguh diperhatikan? Kita pun perlu menimbang apakah seseorang telah mengakui kesalahannya, meminta maaf dengan tulus, dan berusaha memulihkan kerugian yang ditimbulkannya.
Tanggung jawab tidak sama dengan penghancuran hidup seseorang. Jika setiap kesalahan berujung pada pengucilan tanpa batas waktu, ruang untuk belajar dan berubah akan tertutup, padahal Injil adalah kabar tentang anugerah yang membuka jalan bagi pembaruan hidup.
Gereja, sekolah, kampus, media, dan para tokoh publik memiliki panggilan untuk menumbuhkan literasi digital yang beretika. Mimbar gereja dapat mengajarkan bahwa jempol kita pun harus tunduk pada kasih Kristus. Media perlu menahan diri dari memperbesar tuduhan yang belum teruji, dan setiap pengguna media sosial perlu sadar bahwa jangkauan yang luas berarti dampak yang besar bagi hidup sesama.
Pada akhirnya cancel culture di Indonesia berdiri di persimpangan: menjadi kontrol sosial yang mengingatkan semua orang untuk bertanggung jawab, atau menjadi penghakiman massa yang mengabaikan fakta dan keadilan. Pilihan itu ada di tangan kita.
Dalam masyarakat yang majemuk, keadilan bukan hanya keberanian untuk mengecam, tetapi juga kerendahan hati untuk mendengar, kesediaan untuk mengoreksi penilaian, dan kasih untuk memberi kesempatan kedua. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang adil sekaligus penuh rahmat, dan Ia memanggil kita untuk mencerminkan keduanya, termasuk di layar gawai kita.
