Ilham Habibie: Kekuasaan Tanpa Kontrol Menjebak Pemimpin dalam Egonya Sendiri

Demokrasi bertumpu pada kemampuan mengelola dan membagi kekuasaan. Institusi yang kuat diperlukan karena tidak ada pemimpin yang selalu benar dan kebal terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

JAKARTA, Investortrust.id — Ilham Akbar Habibie mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak dikendalikan dapat menjebak seorang pemimpin dalam egonya sendiri. Pemimpin yang semula memiliki kemampuan dan niat baik tetap berisiko kehilangan kemampuan menerima koreksi ketika kekuasaan semakin terkonsentrasi di tangannya.

Karena itu, Ilham menempatkan pembagian kekuasaan dan pembangunan institusi sebagai inti demokrasi. Kualitas pemerintahan tidak dapat hanya disandarkan pada keunggulan pribadi seorang pemimpin, tetapi juga pada sistem yang memungkinkan keputusan diuji, kesalahan dikoreksi, dan kekuasaan diawasi.

“Demokrasi itu adalah intinya adalah pengelolaan kekuasaan,” ujar Ketua Dewan Pembina Habibie Center itu dalam diskusi bertopik “Kepemimpinan Transformatif untuk Demokrasi yang Inklusif, Tangguh dan Berkelanjutan” yang diadakan The Habibie Center di Jakarta, Selasa (03/11/2026).

Ilham menjelaskan, pembicaraan mengenai demokrasi perlu kembali pada persoalan mendasar: siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan. Ia membandingkan pemusatan kekuasaan pada satu orang dengan sistem yang membuka keterlibatan banyak orang dalam pengambilan keputusan.

Baginya, persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan manusia. Tidak ada pemimpin yang selalu benar, mengetahui seluruh persoalan, atau terbebas dari kemungkinan melakukan kesalahan.

Kemampuan Mengoreksi Diri

Ilham menyoroti efek kekuasaan terhadap cara seorang pemimpin memandang dirinya sendiri. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula risiko seseorang merasa seluruh tindakannya benar dan menganggap dirinya tidak bersalah.

Dalam keadaan tersebut, kekuasaan dapat menggerus kewaspadaan dan kemampuan mengoreksi diri. Seorang pemimpin berpotensi terjebak dalam keyakinannya sendiri, terutama ketika tidak tersedia mekanisme yang efektif untuk menghadirkan pandangan berbeda.

Risiko itu, menurut Ilham, dapat muncul dalam berbagai sistem. Karena itu, penilaian terhadap kepemimpinan perlu mencakup kemampuan sistem untuk mengendalikan kekuasaan, bukan semata-mata kemampuan individu yang sedang memimpin.

Pemimpin yang dinilai baik pada awal masa kepemimpinannya tetap membutuhkan pengawasan. Kualitas pribadi tidak menghilangkan kemungkinan munculnya kekeliruan, kelalaian, ataupun keputusan yang terlalu dipengaruhi ego.

Mendengar Pendapat Lain

Ilham menghubungkan pandangannya dengan pengalaman pengambilan keputusan dalam pemerintahan, organisasi, maupun dunia usaha. Ia menilai keputusan akan lebih baik jika diambil dengan melibatkan orang lain dan mempertimbangkan beragam pendapat.

Kesediaan menerima masukan berangkat dari pengakuan bahwa pandangan sendiri mungkin keliru. Dengan sikap tersebut, pembahasan dapat diarahkan untuk mencari keputusan terbaik bagi kepentingan bersama.

Dalam pemerintahan, tujuan itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dalam organisasi dan perusahaan, keputusan perlu diarahkan pada kepentingan lembaga, bukan sekadar membenarkan kehendak pemimpinnya.

Bagi Ilham, prinsip tersebut merupakan dasar penting demokrasi. Perbedaan pendapat menyediakan kesempatan untuk memeriksa kembali suatu pilihan sebelum keputusan dijalankan.

Dengan demikian, kemampuan mendengar dan menerima koreksi merupakan bagian dari kualitas kepemimpinan. Seorang pemimpin membutuhkan orang lain untuk membantu melihat persoalan yang mungkin luput dari perhatiannya.

Institusi Menjadi Penentu

Ilham menegaskan bahwa keterlibatan rakyat dalam demokrasi tidak berarti seluruh warga harus mengambil bagian secara langsung dalam setiap keputusan pemerintahan. Keterlibatan tersebut dijalankan melalui perwakilan dan institusi.

Karena itulah, pembangunan institusi menjadi penentu keberhasilan demokrasi. Lembaga yang bekerja dengan baik memungkinkan kekuasaan dibagi, tanggung jawab dijalankan, dan keputusan tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak satu orang.

Ia menyebut pembagian kekuasaan atau power sharing sebagai bagian mendasar dari demokrasi yang berfungsi dengan baik. Prinsip tersebut menyediakan mekanisme untuk membatasi pemusatan kekuasaan dan mengurangi risiko penyalahgunaannya.

Dalam kerangka itu, kekuatan demokrasi terletak pada kemampuan membangun aturan dan lembaga yang tetap bekerja ketika seorang pemimpin melakukan kesalahan. Sistem harus menyediakan ruang koreksi karena tidak ada individu yang dapat dijadikan satu-satunya sandaran kebenaran.

Keberhasilan Tidak Menghapus Risiko

Menanggapi pembahasan mengenai Tiongkok sebagai contoh sistem pemerintahan yang berbeda, Ilham mengingatkan bahwa kemampuan seorang pemimpin tidak menghapus risiko yang timbul dari kekuasaan yang terlalu terpusat.

Ia menyoroti bahaya ketika seorang pemimpin semakin lama berkuasa dan semakin sulit keluar dari pengaruh egonya sendiri. Karena itu, keberhasilan kepemimpinan pada suatu masa perlu dilihat bersama persoalan pembatasan kekuasaan dan keberadaan mekanisme koreksi.

Ilham menilai demokrasi memiliki sarana untuk mengurangi risiko tersebut melalui pembagian kekuasaan, sepanjang prinsip dan institusinya dijalankan dengan benar. Keberadaan mekanisme itu menjadi penting untuk menjaga agar kekeliruan seorang pemimpin tidak berkembang tanpa kendali.

Pandangan tersebut menempatkan pengelolaan kekuasaan sebagai pekerjaan utama demokrasi. Institusi yang kuat, keterbukaan terhadap pendapat lain, dan kesediaan menerima koreksi diperlukan untuk memastikan kepemimpinan tetap melayani kepentingan bersama.

Tidak ada pemimpin yang selalu benar. Karena itu, kekuasaan harus selalu bisa dikoreksi.