UU Perampasan Aset Pertahankan Pidana Mati bagi Koruptor
JAKARTA, investortrust.id - Rapat paripurna DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026). Terdapat sejumlah poin penting dalam UU Perampasan Aset berdasarkan draf final yang diterima investortrust.id.
Salah satunya, terkait pidana mati bagi pelaku korupsi atau koruptor. Aturan itu tercantum dalam Pasal 4 draf RUU Perampasan Aset.
Baca Juga
Pasal 4 ayat (1) menyatakan, perampasan aset berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap tindak pidana korupsi. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) mengatur mengenai koruptor dapat dijatuhi pidana mati.
Namun, UU Perampasan Aset tidak mengatur lebih jauh mengenai kriteria dan mekanisme pidana mati tersebut. Beleid itu hanya menyebutkan tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.
"Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya," tulis Pasal 4 ayat (2) RUU Perampasan Aset.
Penjelasan UU Perampasan Aset juga tidak menjelaskan mengenai aturan tersebut. Pada bagian penjelasan Pasal 4 ayat (2) hanya ditulis cukup jelas.
Baca Juga
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang setelah Penantian 18 Tahun
Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai tindak pidana selain korupsi yang dapat diterapkan UU Perampasan Aset. Terdapat enam kejahatan selain korupsi yang masuk dalam lingkup undang-undang tersebut, yakni tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, tindak pidana perdagangan orang, dan/atau tindak pidana penipuan dan atau penggelepan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan atau berdampak masyarakat luas.
