MA Batalkan Vonis Bebas, Terdakwa Kasus HAM Berat Paniai Dihukum 5 Tahun Penjara
JAKARTA, investortrust.id - Mahkamah Agung (MA) membatalkan vonis bebas Mayor Inf (Purn) Isak Sattu, terdakwa kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua yang terjadi pada 7-8 Desember 2014. MA mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar terhadap putusan Pengadilan Negeri HAM Makassar.
Dikutip dari Antara, Rabu (18/11/2026), MA dalam amar putusannya menyatakan Mayor Inf (Purn) Isak Sattu terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan ke-1 dan ke-2. Untuk itu, MA menjatuhkan vonis pidana penjara 5 tahun terhadap Mayor Inf (Purn) Isak Sattu. Majelis hakim kasasi juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Isak Sattu berupa kewajiban membayar kompensasi untuk korban meninggal dunia masing-masing Rp250 juta, korban luka berat masing-masing Rp210 juta, korban luka sedang Rp115 juta, untuk korban luka ringan masing-masing Rp75 juta.
"Kabul kasasi, batal JF Adili Sendiri, terbukti dakwaan ke-1 dan ke-1, pidana penjara lima tahun dan membayar kompensasi untuk korban," tulis putusan tersebut.
Baca Juga
Kejaksaan Agung Dukung Komnas HAM Miliki Unit Penyidikan Pelanggaran HAM Berat
Perkara nomor 1200K/Pid.Sus-HAM/2026 itu diputus pada tanggal 10 November 2026, oleh Majelis Hakim Prof Yanto sebagai ketua, bersama empat anggota majelis masing-masing Moh. Puguh Haryogi, Erwin Partogi Pasaribu, Roki Panjaitan, serta Sutarjo.
Putusan kasasi MA ini otomatis membatalkan putusan Pengadilan Negeri HAM Makassar yang memvonis terdakwa dengan putusan bebas pada Kamis, 8 Desember 2022.
Sebelumnya, terdakwa Isak Settu dituntut 10 tahun penjara atas pelanggaran HAM berat di Paniai, dengan dakwaan pertama Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37. Dan dakwaan kedua, Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Baca Juga
Pembunuhan Danramil Aradide, TNI: OPM Lakukan Pelanggaran HAM Berat
Kasus ini terjadi pada saat pembubaran unjuk rasa masyarakat oleh personel TNI/Polri di Paniai pada 8 Desember 2014. Peristiwa itu menewaskan empat orang warga dan melukai 10 orang lainnya.
