KPK Cecar Eks Seskab Era SBY soal Jual Beli Aset Eks Kakanwil Pajak
JAKARTA, investortrust.id - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Kabinet (Seskab) periode 2010-2014 atau era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dipo Alam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Dipo Alam diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak senilai Rp 20,7 miliar yang menjerat mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Jakarta Khusus, Mohamad Haniv.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Dipo Alam diperiksa dalam kapasitasnya sebagai wiraswasta. Dalam pemeriksaan terhadap Dipo Alam ini, tim penyidik mendalami aliran dana dan jual beli aset yang berkaitan dengan tersangka Mohamad Haniv.
Baca Juga
KPK Ungkap Eks Kakanwil Pajak Sembunyikan Hasil Gratifikasi Rp 20,7 M di Deposito dan Beli Aset
"Salah satu saksi yang diperiksa yaitu DP (Dipo Alam) terkaitan dengan transaksi jual beli aset dengan tersangka HNV (Haniv). Jadi untuk pemeriksaan hari ini termasuk untuk pihak-pihak swasta yang juga didalami berkaitan dengan dugaan pemberian uang yang dilakukan oleh para pihak tersebut atas pengetahuannya kepada HNV selaku pihak tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi di lingkungan Ditjen Pajak," kata Budi dikutip Kamis (12/11/2026).
Selain Dipo Alam, KPK juga menjadwalkan memeriksa terhadap empat saksi swasta lainnya dalam kasus tersebut. Dua di antaranya yakni nama Hartanto Suryadi dan Winari Antoni hadir memenuhi panggilan pemeriksaan. Sementara, dua saksi lainnya, yakni Tri Djoko Wibowo dan Putri Marizca tidak hadir.
Budi memastikan tim penyidik tidak akan berhenti pada pemeriksaan hari ini. Penyidik bakal terus menelusuri asal usul sumber kekayaan tidak wajar milik tersangka Haniv.
"Ini juga masih akan terus ditelusuri penerimaan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh HNV ini dari mana saja, berkaitan dengan apa saja, yang semuanya masih dalam pendalaman, termasuk sebelumnya juga dugaan penerimaan gratifikasi berkaitan dengan pemeriksaan-pemeriksaan pajak yang dilakukan. Oleh karena itu, kemarin juga ada pemeriksaan kepada HS ya yang sebelumnya juga menjadi tersangka di perkara dugaan tindak pidana korupsi pemeriksaan pajak," kata Budi.
Baca Juga
KPK Tahan Eks Kakanwil Pajak Jakarta, Diduga Terima Gratifikasi Rp 20,7 Miliar
Diketahui, KPK sudah menahan Haniv pada 19 Agustus 2026. Dalam kasus ini, KPK menduga Haniv menerima gratifikasi hingga Rp20,7 miliar dari sejumlah perusahaan wajib pajak. Salah satunya sebesar Rp 700 juta untuk sponsor acara peragaan busana anaknya.
KPK saat ini sedang menelusuri aliran uang gratifikasi senilai Rp 20,7 miliar yang diterima Haniv dari sejumlah perusahaan wajib pajak. Sejauh ini, KPK mengungkap Haniv menyembunyikan uang hasil korupsi itu di deposito dan membeli sejumlah aset.
